Ijazah Gibran Dibalikan ke Kapolri Lewat Surat

Perdebatan seputar keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memasuki babak baru. Setelah jalur pelaporan pidana ke Bareskrim Polri, pihak pelapor kini mengalihkan perhatian ke institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jalur korespondensi resmi. Langkah ini menandai pergeseran strategi advokasi hukum dari yang semula bersifat pidana murni menuju mekanisme pengaduan administratif.

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen yang beredar, surat tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Substansi pengaduan menyoroti keaslian dokumen akademik yang menjadi syarat pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024. Pengadu meminta institusi kepolisian melakukan penelaahan mendalam terhadap dugaan pelanggaran administratif dalam proses verifikasi ijazah yang dipersoalkan.

Perbedaan Jalur Pengaduan dan Laporan Polisi

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara laporan polisi dan pengaduan masyarakat. Laporan polisi merupakan mekanisme formal yang dapat langsung memicu penyelidikan dan penyidikan apabila memenuhi unsur tindak pidana. Sementara pengaduan masyarakat berfungsi sebagai kanal aspirasi dan pengawasan yang tidak otomatis berujung pada proses hukum.

Berdasarkan verifikasi terhadap berkas perkara, permohonan yang sebelumnya diajukan ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tidak diregistrasi sebagai laporan polisi. Dokumen tersebut tercatat dalam kategori pengaduan masyarakat, yang berarti belum memenuhi syarat formil sebagai dasar penyidikan. Faktanya, status hukum permohonan itu masih berada pada tahap telaah awal, bukan pada tahap penyelidikan aktif.

Klaim: Ijazah Gibran diduga tidak sah dan telah dilaporkan secara pidana ke Bareskrim Polri.
Fakta: Permohonan itu terdaftar sebagai pengaduan masyarakat, bukan laporan polisi. Tidak ada proses pidana yang berjalan dari jalur tersebut.

Substansi Surat kepada Kapolri

Data menunjukkan bahwa surat yang dilayangkan ke Kapolri memuat sejumlah permintaan spesifik. Pertama, pengadu meminta kepolisian memeriksa kelengkapan dokumen akademik yang digunakan pada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Kedua, pengadu mendesak klarifikasi dari institusi pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut. Ketiga, pengadu meminta transparansi hasil pemeriksaan kepada publik.

Sumber resmi dari lingkungan kepolisian menegaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur. Namun, tindak lanjut tersebut tidak selalu berujung pada penetapan tersangka. Mekanisme ini diatur dalam peraturan internal kepolisian yang menempatkan pengaduan sebagai bahan kajian awal sebelum diputuskan naik ke tahap penyelidikan.

Yang perlu dicatat, verifikasi terhadap klaim keaslian ijazah bukanlah domain kepolisian semata. Institusi pendidikan pemilik otoritas akademik memiliki kewenangan utama untuk mengonfirmasi keabsahan dokumen yang mereka terbitkan. Tanpa keterangan resmi dari pihak kampus, penilaian hukum atas dokumen tersebut akan bertumpu pada asumsi, bukan bukti.

Respons dan Konteks Politik

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun dari Wakil Presiden Gibran terkait surat tersebut. Sebelumnya, pihak terkait telah berulang kali menegaskan bahwa seluruh dokumen pencalonan telah melalui proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum. Argumentasi ini bertentangan dengan klaim pengadu yang menilai verifikasi tersebut tidak menyentuh aspek keaslian dokumen secara mendalam.

Sejumlah pengamat hukum menilai langkah pengaduan kepada Kapolri merupakan manuver prosedural untuk menjaga isu tetap hidup di ruang publik. Namun perlu ditegaskan, penilaian semacam itu bersifat opini dan tidak dapat dijadikan dasar verifikasi faktual. Yang dapat diverifikasi hanyalah status hukum permohonan, yaitu pengaduan masyarakat, serta ada atau tidaknya proses hukum yang berjalan.

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen dan pernyataan resmi, dapat disimpulkan bahwa klaim mengenai ijazah Gibran yang dibawa ke ranah pidana melalui Bareskrim tidak sepenuhnya akurat. Permohonan itu berstatus pengaduan masyarakat, bukan laporan polisi. Pengalihan ke Kapolri melalui surat juga tidak mengubah status hukum perkara menjadi penyidikan. Selama tidak ada keterangan resmi dari institusi pendidikan dan tidak ada registrasi laporan polisi, isu ini tetap berada pada ranah administratif dan politik, bukan ranah pidana.

Masyarakat disarankan tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum sebelum ada bukti resmi dari lembaga berwenang. Data menunjukkan bahwa hingga kini belum ada putusan pengadilan atau penetapan tersangka yang mengonfirmasi dugaan tersebut. Verifikasi lanjutan masih menunggu respons resmi kepolisian dan klarifikasi dari pihak universitas.