Huntara Aceh 99 Persen Tuntas, Huntap Dipercepat

Pemulihan permukiman pascabencana di Aceh memasuki babak akhir. Seluruh konstruksi hunian sementara (huntara) yang digelar pemerintah di wilayah terdampak kini hampir mencapai penyelesaian penuh, dengan progres lapangan yang tercatat sudah berada di level 99 persen. Angka tersebut dikonfirmasi oleh keterangan terbaru dari otoritas penanggulangan bencana, sekaligus menjadi sinyal bahwa perhatian akan sepenuhnya bergeser ke tahap berikutnya, yakni percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.

Pencapaian ini bukan sekadar statistik. Di lapangan, capaian 99 persen berarti bahwa hampir semua unit huntara yang direncanakan telah berdiri, dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih, listrik sederhana, dan akses sanitasi yang layak. Ribuan kepala keluarga yang sebelumnya bertahan di tenda darurat mulai menikmati ruang tinggal yang lebih memadai, meskipun sifatnya masih transisi. Dari total target huntara yang disepakati dalam rencana tanggap darurat, hanya segelintir unit yang masih dalam tahap finalisasi, terutama di lokasi-lokasi terpencil yang menghadapi kendala logistik.

Huntara Capai 99 Persen, Sisa Satu Persen Dikebut

Menurut pemaparan pejabat penanggulangan bencana, konstruksi huntara di beberapa kabupaten paling terdampak seperti Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen sudah sepenuhnya rampung. Sisa satu persen yang belum selesai terpusat di wilayah pedalaman dengan akses jalan yang rusak, sehingga pengiriman material membutuhkan waktu lebih lama. Kendati begitu, tim teknis di lapangan memastikan bahwa semua unit dapat dirampungkan dalam waktu dekat, seiring perbaikan jalur logistik dan penambahan personel konstruksi. Setiap huntara dibangun dengan spesifikasi tahan gempa ringan, menggunakan rangka kayu atau baja ringan, berdinding multipleks, serta atap seng yang mampu bertahan hingga dua tahun.

Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan untuk memastikan distribusi huntara tepat sasaran. Data penerima manfaat telah diverifikasi ulang agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan. Sejauh ini, hampir 10.000 unit huntara berhasil didirikan, menampung sekitar 40.000 jiwa yang tersebar di lima kabupaten. Keberadaan huntara dianggap krusial karena memberikan kepastian tempat tinggal sementara bagi warga sambil menanti pembangunan huntap yang lebih kokoh dan permanen.

Percepatan Huntap Jadi Prioritas Baru

Seiring dengan hampir tuntasnya huntara, fokus kini beralih pada akselerasi pembangunan hunian tetap atau huntap. Pemerintah menargetkan pembangunan ribuan unit huntap yang akan dimulai secara bertahap. Proses ini melibatkan penerbitan sertifikat tanah, perencanaan tata ruang, dan pemilihan teknologi konstruksi yang lebih tahan terhadap risiko bencana di masa depan. Kepala otoritas terkait menyampaikan bahwa percepatan huntap dilakukan dengan skema padat karya, memberdayakan warga lokal sekaligus memangkas waktu pengerjaan.

Berdasarkan peta jalan yang telah disusun, tahap awal pembangunan huntap mencakup 2.500 unit di zona rawan bencana yang memenuhi syarat untuk relokasi. Lokasi telah dipilih dengan mempertimbangkan faktor geologi dan kesiapan infrastruktur publik. Kementerian Pekerjaan Umum menerjunkan tim survei untuk memastikan tanah yang dialokasikan benar-benar bebas dari sesar aktif dan potensi likuifaksi. Sumber pendanaan huntap berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang totalnya mencapai lebih dari satu triliun rupiah.

Teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat

Untuk mempercepat realisasi, pemerintah mengadopsi teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Teknologi ini memungkinkan satu unit rumah tipe 36 rampung dalam waktu tiga hingga empat minggu setelah fondasi selesai. Komponen struktur berupa panel beton pracetak yang ringan dan tahan gempa dirakit di lokasi oleh tenaga kerja yang sudah dilatih. Hingga pekan ini, sejumlah prototipe huntap telah berdiri di Kabupaten Pidie Jaya sebagai percontohan, dan uji kelayakan menunjukkan hasil yang memuaskan.

Selain RISHA, ada pula skema pembangunan huntap berbasis masyarakat dimana warga penerima dapat memilih desain rumah sesuai preferensi, selama masih dalam standar ketahanan bencana. Pendekatan ini diharapkan menumbuhkan rasa memiliki dan memperkuat pemulihan psikososial setelah trauma bencana. Untuk mendukung hal itu, pemerintah kabupaten telah mengeluarkan peraturan bupati yang memangkas birokrasi perizinan mendirikan bangunan, sehingga proses pembangunan huntap tidak terkendala administrasi yang berbelit.

Komitmen Jangka Panjang dan Harapan Warga

Kendati progres huntara dan rencana huntap menunjukkan optimisme, sejumlah tantangan masih tersisa. Diantaranya adalah status kepemilikan tanah, terutama bagi warga yang sebelumnya tinggal di lahan tanpa sertifikat resmi. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar program sertifikasi massal gratis bagi korban bencana, namun prosesnya memakan waktu. Untuk menyiasatinya, huntap di atas lahan eksisting dibangun dengan skema sewa-pakai, sementara relokasi baru memakai skema hak milik penuh. Koordinasi lintas lembaga terus diintensifkan agar tidak ada warga yang tertinggal.

Di pihak masyarakat, harapan mulai tumbuh. Sejumlah warga yang telah menempati huntara mengaku lega karena dapat meninggalkan tenda pengungsian. “Setidaknya kami sekarang punya tempat berlindung yang tidak bocor dan punya lantai. Tapi kami masih menanti kapan rumah permanen selesai, karena huntara ini kecil untuk anak-anak,” ujar salah satu penerima huntara di Pidie. Aspirasi semacam ini menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus menggenjot pembangunan huntap agar seluruh keluarga dapat merayakan kembalinya kehidupan normal di rumah yang layak.

Dengan hampir 99 persen huntara tuntas dan sejumlah kebijakan percepatan huntap bergulir, Aceh perlahan namun pasti bergerak dari fase darurat menuju pemulihan berkelanjutan. Waktu adalah kunci, dan seluruh pemangku kepentingan kini berpacu menyelesaikan mandat kemanusiaan ini agar tidak ada korban yang terabaikan dalam proses rekonstruksi pascabencana.