HOAX: Tautan Pendaftaran Penggerak HAM 2026 Jangan Diklik

Lurusin, platform verifikasi fakta forensik, menerima laporan mengenai beredarnya sebuah tautan yang diklaim sebagai jalur pendaftaran resmi untuk program “Penggerak HAM 2026.” Informasi ini menyebar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, disertai iming-iming insentif finansial dan atribut resmi kenegaraan. Berdasarkan penelusuran dan verifikasi berlapis yang dilakukan oleh tim investigasi Lurusin, tautan tersebut tidak memiliki dasar resmi dan terindikasi sebagai modus penipuan digital. Laporan ini merinci temuan kami secara forensik.

[KLAIM]

Klaim yang beredar menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka pendaftaran untuk posisi “Penggerak HAM 2026” melalui sebuah tautan. Narasi dalam pesan umumnya berbunyi: “Pendaftaran Penggerak HAM 2026 telah dibuka. Dapatkan insentif Rp5.000.000 per bulan, pelatihan, dan sertifikat resmi. Segera daftar di [tautan].” Materi promosi yang disertakan menggunakan logo Kemenkumham dan desain yang menyerupai pengumuman resmi pemerintah, sehingga membangun persepsi legitimasi di hadapan penerima.

[SUMBER KLAIM]

Tim Lurusin pertama kali mengidentifikasi klaim ini pada 13 Juli 2026 melalui unggahan di Facebook yang dipublikasikan oleh akun bernama “Info Bantuan Sosial 2026.” Akun tersebut membagikan sebuah pamflet digital yang memuat teks ajakan, logo Kemenkumham, dan tautan pendek bit.ly/daftar-penggerakham2026. Unggahan yang sama juga beredar di sejumlah grup WhatsApp sebagai pesan berantai. Lurusin telah mengarsipkan tangkapan layar, metadata unggahan, serta merekam jejak digital tautan untuk keperluan analisis.

[VERIFIKASI]

Protokol verifikasi Lurusin mengaplikasikan tiga lapis pemeriksaan untuk memastikan fakta secara forensik. Pertama, penelusuran jejaring tautan. Ketika tautan pendek bit.ly/daftar-penggerakham2026 diakses, pengguna segera diarahkan ke laman berdomain penggerakham2026-kemenkumham.info. Pemeriksaan data WHOIS terhadap domain tersebut menunjukkan pendaftaran dilakukan pada 10 Juli 2026—hanya tiga hari sebelum kemunculan klaim—dengan jangka waktu satu tahun dan data registran disembunyikan (private registration). Ini merupakan praktik yang tidak lazim untuk situs resmi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015, seluruh lembaga negara wajib menggunakan domain .go.id; domain .info tidak termasuk dalam ranah resmi pemerintahan Indonesia.

Kedua, verifikasi silang ke sumber resmi. Lurusin menelusuri kanal komunikasi resmi Kemenkumham, yaitu situs kemenkumham.go.id, akun Twitter/X terverifikasi @KemenkumhamRI, dan Instagram @kemenkumhamri. Tidak satu pun dari kanal tersebut yang memuat informasi atau pengumuman mengenai program “Penggerak HAM 2026.” Pencarian dengan kata kunci “Penggerak HAM 2026” di mesin pencari internal situs Kemenkumham juga menghasilkan nihil.

Ketiga, konfirmasi langsung ke pihak berwenang. Pada 14 Juli 2026 pukul 10.30 WIB, Lurusin menghubungi Biro Hubungan Masyarakat Kemenkumham melalui sambungan telepon dan korespondensi elektronik. Pihak humas secara tegas membantah keberadaan program tersebut. “Kementerian Hukum dan HAM tidak pernah membuka pendaftaran Penggerak HAM 2026. Segala informasi resmi hanya disampaikan melalui laman resmi dan media sosial terverifikasi,” demikian pernyataan resmi yang diterima oleh Lurusin. Pihak Kemenkumham turut meminta masyarakat untuk melaporkan setiap akun yang menyebarkan informasi palsu mengatasnamakan kementerian.

Keempat, analisis konten halaman tujuan. Halaman penggerakham2026-kemenkumham.info menampilkan formulir yang meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi sensitif: nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk. Ini merupakan ciri khas serangan phising yang bertujuan mengumpulkan data pribadi korban untuk disalahgunakan dalam kejahatan siber, seperti pengambilalihan akun atau penipuan lebih lanjut.

[FAKTA]

Berdasarkan seluruh rangkaian verifikasi forensik, fakta-fakta berikut ini terkonfirmasi secara objektif:

1. Tautan yang diklaim sebagai pendaftaran resmi, bit.ly/daftar-penggerakham2026, mengarah ke domain penggerakham2026-kemenkumham.info, yang bukan merupakan domain resmi pemerintah Indonesia. Domain resmi Kemenkumham adalah kemenkumham.go.id.

2. Kemenkumham tidak memiliki program bernama “Penggerak HAM 2026.” Konfirmasi resmi dari Biro Humas Kemenkumham membantah klaim yang beredar. Tidak ada pengumuman atau publikasi resmi di kanal pemerintah yang mendukung informasi ini.

3. Halaman web tujuan tautan dirancang untuk mengelabui dengan menyerupai laman resmi dan meminta data pribadi, praktik yang identik dengan modus phishing. Tidak ada program pemerintah yang mendistribusikan informasi rekrutmen melalui tautan pendek dari pesan berantai.

4. Akun “Info Bantuan Sosial 2026” bukan merupakan kanal informasi resmi, tidak terafiliasi dengan Kemenkumham, dan riwayat unggahannya mengindikasikan akun tersebut khusus menyebarkan konten manipulatif.

[KESIMPULAN]

Berdasarkan bukti dan verifikasi yang telah dilakukan, klaim mengenai tautan pendaftaran resmi untuk program Penggerak HAM 2026 adalah HOAX. Klaim ini diklasifikasikan sebagai konten palsu yang menyalahgunakan identitas lembaga resmi dengan tujuan menipu dan mengumpulkan data pribadi. Lurusin mengimbau masyarakat untuk tidak mengklik tautan tersebut, tidak menyebarkannya lebih lanjut, dan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak terverifikasi. Waspadalah terhadap tawaran yang mengatasnamakan program pemerintah dengan iming-iming imbalan finansial. Selalu verifikasi kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi sebelum mengambil tindakan.