Hashim Soroti Rasio Penerimaan Negara Indonesia yang Masih Rendah

Rasio penerimaan negara Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan data Kementerian Keuangan, rasio perpajakan Indonesia berada di kisaran 10 persen, jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah. Klaim bahwa rendahnya rasio ini disebabkan oleh minimnya kemauan politik menjadi fokus utama dalam analisis berikut.

Klaim: Kemauan Politik Jadi Akar Masalah

Klaim yang beredar menyebutkan bahwa kecilnya rasio penerimaan negara Indonesia bukan disebabkan oleh keterbatasan struktur ekonomi semata, melainkan karena tidak adanya kemauan politik dari para pengambil kebijakan. Pernyataan ini disampaikan dalam forum diskusi ekonomi nasional dan dikutip oleh sejumlah media. Faktanya adalah, data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB pada tahun 2023 berada di level 10,1 persen.

Klaim: "Rasio penerimaan RI kecil karena tak ada kemauan politik." Fakta: Rasio penerimaan Indonesia 10,1 persen, sementara Vietnam 18-19 persen, Kamboja 18-23 persen, menurut data Bank Dunia dan Kemenkeu.

Perbandingan dengan Vietnam dan Kamboja menjadi penting. Kedua negara tersebut berhasil mencapai rasio penerimaan di atas 18 persen. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan rasio penerimaan negara dapat menyamai level Kamboja atau Vietnam, yakni 18 hingga 23 persen, dalam beberapa tahun ke depan. Target ini tercantum dalam dokumen perencanaan fiskal jangka menengah.

Verifikasi Data: Perbandingan Regional

Berdasarkan verifikasi terhadap laporan Bank Dunia dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, rata-rata rasio pajak negara berpendapatan rendah hingga menengah berada di kisaran 15 persen. Indonesia berada di bawah ambang tersebut. Data menunjukkan bahwa Vietnam mencatat rasio penerimaan sekitar 18,3 persen, sedangkan Kamboja sekitar 18,5 persen pada periode yang sama. Angka ini bertentangan dengan asumsi bahwa Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang setara dengan negara-negara tersebut.

Namun, klaim bahwa penyebab utamanya adalah kemauan politik perlu diuji lebih jauh. Bukti menunjukkan bahwa faktor struktural juga berperan signifikan, seperti tingginya porsi sektor informal, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta praktik penghindaran pajak oleh korporasi besar. Laporan Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa kerugian negara akibat praktik penghindaran pajak mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Fakta: Target Penerimaan dan Realitas Implementasi

Pemerintah telah menetapkan target ambisius melalui reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Langkah ini mencakup kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai, program pengungkapan sukarela, serta digitalisasi administrasi pajak. Data Kemenkeu menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada 2023 mencapai Rp1.869 triliun, atau tumbuh 8,9 persen secara tahunan.

Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut belum cukup untuk mendorong rasio penerimaan ke level 18 persen. Berdasarkan verifikasi, beberapa penyebab tidak tercapainya target antara lain melemahnya harga komoditas, perlambatan ekonomi global, dan insentif pajak yang diberikan untuk menarik investasi. Sumber resmi menyebutkan bahwa tanpa perbaikan struktural, target 18-23 persen sulit dicapai hanya dengan mengandalkan kemauan politik semata.

Perlu dicatat bahwa pernyataan mengenai kemauan politik tidak sepenuhnya salah, namun tidak akurat jika dijadikan satu-satunya penyebab. Bukti menunjukkan bahwa kombinasi antara lemahnya penegakan hukum, besarnya ekonomi bayangan, dan rendahnya basis pajak menciptakan hambatan sistemik. Verifikasi terhadap data historis menunjukkan rasio penerimaan Indonesia pernah menyentuh 13 persen pada 2012, namun menurun setelahnya akibat koreksi harga komoditas.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap data resmi dan laporan lembaga internasional, klaim bahwa rasio penerimaan negara kecil semata-mata karena tidak ada kemauan politik tergolong SEBAGIAN BENAR. Kemauan politik memang menjadi salah satu faktor, terutama dalam hal penegakan hukum dan penutupan celah regulasi. Namun, faktor struktural seperti luasnya sektor informal, rendahnya kepatuhan, dan praktik penghindaran pajak juga berkontribusi besar. Data menunjukkan bahwa target 18-23 persen membutuhkan reformasi menyeluruh, bukan sekadar deklarasi politik. Pembaca disarankan untuk tidak menyederhanakan persoalan fiskal yang kompleks ini menjadi narasi tunggal tanpa bukti.