Gubernur DIY Sri Sultan HB X: Keistimewaan Harus Berdampak Nyata

Yogyakarta — Kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan sekadar melanjutkan tradisi, melainkan mengartikulasikan keistimewaan menjadi energi pembangunan yang menyentuh langsung hajat hidup warga. Dalam benak Sultan, predikat istimewa tidak boleh berhenti sebagai label sejarah; ia harus menjelma menjadi kesejahteraan, keadilan, dan harmoni sosial yang terukur.

Warisan dan Tanggung Jawab Ganda

Sosok yang lahir dengan nama Bendara Raden Mas Herjuno Darpito ini memanggul dua mandat sekaligus: sebagai Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan sebagai Gubernur DIY. Dualitas itu memberinya perspektif unik dalam merajut tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, beliau adalah penjaga falsafah sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh—prinsip kepemimpinan yang menuntut fokus, semangat, percaya diri, dan tanggung jawab. Di sisi lain, beliau adalah administrator modern yang harus menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan dinamika demokrasi.

Rumusan itu terejawantahkan dalam strategi pembangunan yang tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memelihara sumbu filosofis yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton, dan Pantai Selatan. Ruang hidup masyarakat dijaga agar tetap menjadi lanskap budaya yang hidup, bukan sekadar objek wisata. Kebijakan tata ruang, misalnya, selalu mempertimbangkan dimensi spiritual dan historis yang membuat Yogyakarta berbeda dari daerah lain.

Inovasi Kebijakan Berbasis Keistimewaan

Keistimewaan DIY yang dijamin undang-undang memberi ruang bagi Sultan untuk merancang kebijakan yang tak selalu seragam dengan daerah lain. Salah satu terobosannya adalah pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang tidak semata berorientasi komersial, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan akses bagi masyarakat kecil. Ribuan warga memanfaatkan tanah tersebut untuk hunian, pertanian, dan kegiatan ekonomi produktif tanpa harus kehilangan ikatan kultural dengan keraton.

Di sektor pendidikan, Sultan mendorong kurikulum yang memperkuat pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Sekolah-sekolah didorong untuk mengintegrasikan seni, bahasa Jawa, dan nilai-nilai keteladanan dari sejarah Mataram. Hasilnya, partisipasi pendidikan di DIY tetap tinggi, sementara generasi muda tidak tercerabut dari akar budayanya.

Pariwisata pun diarahkan agar inklusif. Alih-alih mengejar volume wisatawan massal, pemerintah daerah di bawah arahan Sultan memilih pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Desa-desa wisata bermunculan, memberikan pendapatan langsung kepada komunitas, sekaligus menjaga ekosistem budaya dan alam tetap lestari.

Menjawab Tantangan Era Digital

Transformasi digital yang melanda dunia tidak disikapi dengan resistensi, melainkan diakselerasi secara selektif. Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui aplikasi perizinan, transparansi anggaran, dan layanan kependudukan daring. Namun ia selalu mengingatkan agar digitalisasi tidak menggerus ruang interaksi manusiawi dan musyawarah yang menjadi ciri masyarakat Yogyakarta.

Di tengah meningkatnya polarisasi sosial akibat media sosial, Sultan memilih jalan dialog kebangsaan. Forum-forum lintas agama, lintas etnis, dan lintas generasi secara rutin difasilitasi untuk menangkal ekstremisme dan intoleransi. Hasilnya, Yogyakarta tetap menjadi barometer kerukunan nasional, meskipun gesekan kecil sesekali muncul dan segera diredam oleh kearifan lokal.

Refleksi dan Harapan Masa Depan

Melihat ke depan, Sultan menyadari bahwa keistimewaan bukanlah benteng yang statis. Tantangan seperti ketimpangan ekonomi, krisis iklim, dan globalisasi budaya menuntut respons yang lebih progresif. Dalam berbagai pidato, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara keraton, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil agar Yogyakarta tetap unggul tanpa kehilangan jati dirinya.

Warisan terbesar yang ingin ditinggalkan, menurut Sultan, bukanlah proyek infrastruktur semata, melainkan kesadaran kolektif bahwa budaya adalah fondasi peradaban yang berkelanjutan. Maka program revitalisasi bahasa, sastra, dan ritus adat terus digiatkan, bukan sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai modal sosial menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.

Di usianya yang kedelapan dekade, Sri Sultan Hamengku Buwono X tetap berdiri sebagai poros yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Keistimewaan yang ia gawangi tidak lagi sekadar hak istimewa politik, tetapi sebuah model pembangunan yang mengutamakan manusia dan kebudayaannya—sebuah pesan yang mungkin relevan bagi seluruh Nusantara.