Febri Minta Kejagung Perjelas Pidana Asal di Kasus TPPU Kliennya

Penasihat hukum yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) kembali menekankan pentingnya transparansi penanganan perkara. Kali ini, Febri selaku kuasa hukum mengajukan permohonan resmi kepada Kejaksaan Agung agar segera memperjelas tindak pidana asal atau predicate crime yang menjadi dasar dakwaan terhadap kliennya. Permintaan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh penuntut umum berdiri di atas fondasi yang benar dan tidak menimbulkan celah ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Dasar Hukum TPPU dan Keharusan Pidana Asal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mensyaratkan adanya tindak pidana asal sebagai prasyarat penuntutan TPPU. Tanpa penetapan yang jelas mengenai tindak pidana awal yang menghasilkan harta kekayaan, dakwaan pencucian uang berpotensi kehilangan pijakan hukumnya. Pasal 2 ayat (1) UU TPPU menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanpa adanya predicate crime yang tertuang secara eksplisit, konstruksi TPPU menjadi rapuh. Itulah mengapa Febri mendesak agar Kejaksaan Agung merinci pidana asal yang dimaksud dalam perkara kliennya.

Potensi Masalah dalam Dakwaan

Dalam beberapa kasus TPPU yang pernah ditangani pengadilan, kerap ditemukan dakwaan yang tidak secara spesifik menyebutkan predicate crime. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakjelasan mengenai asal-usul dana yang diduga dicuci. Febri mengingatkan bahwa pengabaian terhadap elemen ini dapat berakibat pada batalnya dakwaan atau bahkan pembebasan terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur materiel. "Pemilahan fakta secara jernih sejak awal penyidikan akan menghindarkan proses hukum dari kerancuan," demikian pandangan yang disampaikan Febri mengenai sikapnya terhadap perkara ini. Ia menekankan bahwa kliennya berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan sesuai dengan prosedur, bukan hanya asal menetapkan sangkaan tanpa dasar yang kuat.

Permohonan Resmi kepada Jaksa Agung

Langkah yang diambil Febri bukanlah tanpa preseden. Di berbagai yurisdiksi, penentuan tindak pidana asal merupakan tahap krusial dalam penanganan perkara pencucian uang. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Jaksa Agung, Febri meminta agar jajaran penuntut umum di Kejaksaan Agung melakukan kajian mendalam terhadap berkas perkara kliennya. Ia berharap agar fakta-fakta dalam perkara tersebut dapat dipilah secara terang-benderang, tanpa adanya tumpang tindih atau asumsi yang menyesatkan. Langkah klarifikasi ini dianggap penting karena menyangkut nasib klien yang tengah berhadapan dengan ancaman hukuman berat. Dengan terangnya jenis predicate crime, maka pembelaan dapat disusun lebih terarah dan pengadilan pun dapat memeriksa perkara secara proporsional.

Dampak Ketidakjelasan terhadap Hak Terdakwa

Ketidakjelasan tindak pidana asal tidak hanya berdampak pada konstruksi hukum, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak terdakwa. Sebagai contoh, ketika jaksa mendakwa pencucian uang tanpa menyebut pidana pokoknya secara tegas, terdakwa dan penasihat hukumnya kesulitan menyiapkan pembelaan yang efektif. Mereka harus menebak-nebak dari mana harta yang diduga hasil kejahatan itu berasal. Hal ini bertentangan dengan prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah. Febri menilai bahwa pakta integritas Kejaksaan Agung dalam menegakkan keadilan harus tercermin dari ketelitian dalam mengurai elemen-elemen penting setiap perkara, terutama yang berkategori white collar crime seperti TPPU. Oleh karena itu, permohonan yang ia ajukan bukan hanya demi kepentingan kliennya, melainkan juga untuk menjaga kualitas penegakan hukum secara umum.

Harapan Pemilahan Fakta secara Jernih

Febri secara khusus menyampaikan harapan besar agar fakta-fakta yang terhimpun dalam perkara kliennya dapat diperiksa secara objektif dan jernih. "Pemilahan bukti dan kronologi harus dilakukan dengan saksama agar tidak terjadi kesalahan penilaian," demikian salah satu poin yang ditekankan. Ia mengingatkan bahwa tidak semua transaksi keuangan mencurigakan otomatis merupakan hasil dari tindak pidana tertentu; bisa saja transaksi tersebut memiliki dasar legal yang sah. Oleh karena itu, penyidik dan penuntut umum wajib menelusuri secara mendalam dan membuktikan kaitan langsung antara harta dan kejahatan asalnya. Tanpa kejelasan tersebut, dakwaan TPPU hanya menjadi alat pemidanaan yang rawan disalahgunakan. Febri berharap Kejaksaan Agung merespons positif dan segera memberikan penjelasan yang dibutuhkan agar proses hukum berjalan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan bermartabat.