Febri Diansyah Pertanyakan Mengapa Ferry Hongkiriwang Tak Dijadikan Tersangka

Seorang advokat yang mendampingi mantan pejabat di kejaksaan menyoroti kejanggalan dalam penanganan perkara dugaan aliran dana senilai puluhan miliar rupiah yang melibatkan seorang pengusaha berinisial FH. Advokat tersebut menilai konstruksi surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum tidak berdiri di atas dasar hukum yang kokoh. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas berlanjutnya proses persidangan tanpa penetapan status tersangka terhadap pihak yang diduga menikmati dana tersebut.

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan yang disampaikan advokat tersebut, klaim bahwa dakwaan jaksa lemah menjadi inti protes hukum dalam perkara ini. Faktanya, pengusaha berinisial FH diklaim menerima aliran dana sebesar Rp55 miliar. Meski angka itu disebut dalam rangkaian pemeriksaan, status hukum yang bersangkutan hingga saat ini dilaporkan tidak berubah menjadi tersangka. Data menunjukkan perbedaan perlakuan antara pihak yang diduga sebagai penerima manfaat dana dan pihak yang duduk sebagai terdakwa.

Konstruksi Dakwaan yang Dipersoalkan

Advokat yang mendampingi pihak terdakwa menilai jaksa tidak mampu membangun hubungan hukum yang jelas antara pasal yang didakwakan dan perbuatan yang dituduhkan. Menurutnya, kelemahan ini bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut pemenuhan unsur pidana yang harus dibuktikan di persidangan. Jika unsur-unsur pasal tidak terpenuhi, maka dakwaan berpotensi dinilai tidak sah secara materiil.

Verifikasi terhadap argumen tersebut mengarah pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin aliran dana besar dapat diuraikan dalam persidangan, tetapi tidak berujung pada penetapan tersangka terhadap penerimanya. Dalam kerangka hukum acara pidana, penetapan tersangka mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup, bukan bukti yang sempurna. Ketiadaan penetapan tersangka lantas memunculkan pertanyaan mengenai standar pembuktian yang diterapkan secara tidak seragam.

Klaim: dakwaan jaksa dalam perkara ini lemah dan tidak memiliki dasar yang kuat. Fakta yang terverifikasi: seorang pengusaha diduga menerima aliran dana Rp55 miliar, namun tidak dijadikan tersangka, sementara pihak lain menjalani proses hukum sebagai terdakwa.

Asimetri Status Hukum dalam Satu Perkara

Yang menjadi sorotan utama bukan hanya besaran angka Rp55 miliar, tetapi juga asimetri perlakuan hukum dalam satu rangkaian perkara yang sama. Dalam praktik peradilan pidana, satu peristiwa dapat melahirkan beberapa tersangka dengan peran berbeda. Apabila satu pihak ditetapkan sebagai terdakwa dan pihak lain yang diduga menerima manfaat tidak disentuh status hukumnya, maka muncul pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum.

Sumber resmi dalam sistem peradilan pidana menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Pertanyaannya, apakah alat bukti yang sama yang dipakai untuk mendakwa pihak terdakwa tidak cukup untuk menetapkan pihak penerima dana sebagai tersangka. Jika alat bukti dinilai cukup bagi satu pihak, secara logika hukum alat bukti itu juga relevan bagi pihak lain yang terlibat dalam aliran dana yang sama.

Data menunjukkan bahwa perbedaan status hukum sering kali menjadi pintu masuk bagi dugaan tebang pilih dalam penegakan hukum. Dalam perkara-perkara besar, publik biasanya menilai kewajaran proses dari kesimetrisan perlakuan, bukan semata dari putusan akhir. Ketika ada pihak yang menerima dana besar namun berstatus saksi, sementara pihak lain berstatus terdakwa, maka kewajaran itu diuji secara terbuka.

Implikasi bagi Kepercayaan Publik

Berdasarkan verifikasi terhadap rangkaian pernyataan dan data yang tersedia, inti persoalan bukan pada benar atau salahnya satu individu, melainkan pada konsistensi mekanisme hukum itu sendiri. Klaim bahwa penerima dana Rp55 miliar lolos dari status tersangka bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum apabila tidak disertai penjelasan resmi yang memadai.

Faktanya adalah, dalam sistem hukum Indonesia, status tersangka bukan hak istimewa yang bisa diberikan atau dicabut berdasarkan pertimbangan di luar hukum. Penetapan status itu harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Ketika prosedur itu tidak dijalankan secara konsisten, maka muncul dua kemungkinan: alat bukti memang tidak cukup, atau ada faktor lain yang memengaruhi. Sampai saat ini, penjelasan resmi mengenai hal tersebut belum tersedia secara terbuka.

Verifikasi terhadap pernyataan advokat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa protes ini bersifat prosedural, bukan personal. Yang dipersoalkan adalah logika hukum: mengapa satu pihak diproses dan pihak lain tidak, padahal keduanya berada dalam aliran dana yang sama. Tanpa penjelasan yang transparan, ruang tafsir publik akan terisi oleh dugaan, bukan oleh fakta.

Kesimpulannya, klaim bahwa pengusaha penerima Rp55 miliar tidak dijadikan tersangka adalah klaim yang perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi. Namun, berdasarkan data yang ada, tidak adanya penetapan tersangka terhadap pihak tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum. Verifikasi lebih lanjut memerlukan akses terhadap berkas perkara dan penjelasan resmi dari institusi penegak hukum. Selama penjelasan itu belum diberikan, dugaan asimetri perlakuan hukum tetap menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan.