Fakta Baru Korupsi Kebun Binatang Surabaya: Eks Dirut Tersangka

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan seorang mantan direktur utama Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana operasional yang berlangsung hampir satu dekade. Penetapan ini menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum di salah satu ikon wisata Kota Pahlawan tersebut. Berdasarkan temuan penyidik, indikasi penyimpangan terjadi sejak tahun 2016 hingga 2026, mencakup seluruh periode kepemimpinan sang tersangka. Kasus ini terungkap setelah adanya audit investigatif yang menemukan kejanggalan dalam sejumlah pos belanja, termasuk perawatan satwa, pengadaan pakan, dan pemeliharaan fasilitas publik. Kini mantan petinggi itu harus menghadapi jeratan hukum yang membawa ancaman pidana berat.

Kronologi Pengungkapan

Penanganan perkara bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan KBS. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan audit pendahuluan oleh Inspektorat Kota Surabaya, yang kemudian berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Hasil audit mengungkap sejumlah temuan material yang mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi. Pada pertengahan 2026, Kejaksaan Tinggi meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Tim penyidik kemudian memeriksa puluhan saksi, menyita dokumen kontrak dan laporan keuangan, serta melakukan penghitungan kerugian negara. Setelah mengantongi dua alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan mantan direktur utama sebagai tersangka dan segera melakukan penahanan guna mencegah potensi penghilangan barang bukti.

Modus Operandi yang Diduga Digunakan

Dari konstruksi perkara yang disusun, penyidik menduga tersangka menggunakan setidaknya tiga modus utama. Pertama, penggelembungan nilai kontrak pengadaan pakan satwa. Dokumen pembanding menunjukkan adanya selisih harga yang signifikan antara nilai kontrak dan harga pasar wajar, sementara selisihnya diduga mengalir ke rekening pribadi. Kedua, pembayaran fiktif untuk program konservasi dan kesejahteraan satwa. Beberapa proyek yang diklaim telah dilaksanakan, seperti renovasi kandang dan pembelian alat medis, ternyata tidak pernah terealisasi di lapangan. Ketiga, penyalahgunaan dana promosi dan pemasaran yang diperuntukkan bagi peningkatan kunjungan wisatawan, namun dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang patut diduga palsu. Modus ini diyakini telah berlangsung secara terstruktur sejak tahun 2016.

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan audit kerugian negara yang dilakukan oleh akuntan forensik, total kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai Rp 48,7 miliar. Angka ini dihitung dari akumulasi selisih lebih pembayaran pakan, proyek fiktif, dan mark-up di berbagai pos anggaran selama sepuluh tahun. Nilai tersebut belum termasuk potensi kerugian perekonomian negara dari hilangnya kepercayaan publik dan menurunnya penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Penyidik masih terus mendalami aliran dana yang diduga tersebar ke beberapa rekening, termasuk milik anggota keluarga tersangka dan pihak ketiga. Tidak menutup kemungkinan, kerugian negara akan bertambah seiring dengan terungkapnya fakta-fakta baru selama proses penyidikan di pengadilan.

Tersangka dan Ancaman Hukuman

Mantan direktur utama yang kini berstatus tersangka dihadapkan pada pasal berlapis dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Subyek hukum ini disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana yang menanti berupa penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, ditambah denda yang bisa mencapai miliaran rupiah. Penyidik juga mulai menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat, baik dari internal manajemen KBS maupun rekanan penyedia barang dan jasa. Status hukum para pihak tersebut akan ditentukan setelah bukti permulaan yang cukup terpenuhi.

Dampak pada Operasional dan Konservasi

Terkuaknya kasus ini memicu kekhawatiran publik terhadap nasib ratusan satwa penghuni KBS. Selama masa transisi, Pemerintah Kota Surabaya telah menunjuk pelaksana tugas untuk memastikan pasokan pakan, layanan kesehatan, dan perawatan kandang tidak terganggu. Meski demikian, sejumlah aktivis lingkungan dan komunitas penyayang hewan mendesak dilakukannya audit kinerja dan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur pengelolaan kebun binatang. Mereka menyoroti bahwa korupsi dana operasional secara tidak langsung turut memengaruhi kualitas hidup satwa dan keamanan pengunjung. KBS, sebagai lembaga konservasi ex-situ, memiliki tanggung jawab besar yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan pribadi oknum tertentu.

Langkah Hukum dan Pemulihan Aset

Kejaksaan saat ini tengah mempersiapkan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Secara paralel, jaksa pengacara negara mengajukan permohonan penyitaan aset milik tersangka untuk menjamin pengembalian kerugian keuangan negara. Hingga kini, penyidik telah menyita aset berupa tanah dan bangunan senilai puluhan miliar rupiah, sejumlah kendaraan mewah, serta saldo di beberapa rekening bank. Apabila putusan pengadilan nanti berkekuatan hukum tetap, aset-aset tersebut akan dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memulihkan sebagian kerugian yang telah diderita selama ini.

Harapan Publik dan Reformasi Tata Kelola

Kasus ini membuka mata publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, termasuk objek wisata. Berbagai elemen masyarakat mendorong agar Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pengawas KBS memperketat pengawasan internal, menerapkan sistem informasi keuangan yang terbuka, serta melibatkan pihak independen dalam audit tahunan. Hanya dengan langkah-langkah pencegahan yang sistemik, kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan. Perbaikan tata kelola juga diyakini akan memulihkan citra KBS sebagai pusat edukasi dan konservasi satwa terkemuka di Indonesia Timur, sekaligus mengembalikan kepercayaan wisatawan domestik dan mancanegara.

Proses peradilan terhadap mantan direktur utama tersebut kini dinantikan sebagai ujian bagi transparansi hukum di Jawa Timur. Penuntasan kasus ini bukan sekadar penghukuman, tetapi juga momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan publik dan memastikan bahwa rupiah yang diamanatkan untuk perawatan satwa benar-benar sampai pada tujuannya.