Ejekan terhadap Anak Autisme Bukti Rendahnya Empati Publik

Dunia maya baru-baru ini diguncang oleh sebuah video yang menampilkan sekelompok orang dewasa melontarkan ejekan kepada seorang anak penyandang autisme di sebuah pusat perbelanjaan. Tawa dan kata-kata merendahkan yang keluar dari mulut mereka seolah menjadi tamparan keras bagi kemanusiaan. Insiden ini bukan sekadar candaan yang kelewat batas, melainkan cermin dari luka lama yang belum kunjung sembuh: minimnya empati publik terhadap penyandang disabilitas.

Tangisan yang Tak Terdengar: Kronologi yang Meresahkan

Berdasarkan kesaksian sejumlah pengunjung yang berada di lokasi, anak laki-laki berusia sekitar sembilan tahun itu tengah asyik berinteraksi dengan mainannya sambil mengeluarkan suara repetitif, sebuah perilaku khas yang lazim pada spektrum autisme. Alih-alih memahami, tiga orang dewasa justru menirukan suara tersebut sambil tertawa. Bahkan salah satu di antaranya berkata, "Anak kok aneh, orang tuanya gimana sih?" Sang ibu yang mendampingi tampak berusaha menenangkan buah hatinya, namun raut wajahnya jelas menunjukkan luka. Petugas keamanan pusat perbelanjaan baru mengintervensi setelah situasi mulai memanas dan warga lain menyuarakan protes. Peristiwa ini mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tetapi dampak psikologisnya bisa bertahan seumur hidup.

Luka yang Tak Kasat Mata: Dampak Psikologis pada Korban

Bagi anak-anak dengan autisme, lingkungan sosial kerap menjadi medan perang yang melelahkan. Gangguan spektrum autisme membuat mereka kesulitan memproses rangsangan sensorik dan komunikasi sosial. Ejekan semacam itu bukan hanya memperparah kecemasan, tetapi juga berisiko memicu meltdown atau ledakan emosi yang tak terkendali. Seorang psikolog klinis dari Jakarta menekankan bahwa pengalaman traumatik di ruang publik dapat menghancurkan rasa aman anak dan keluarganya. "Mereka akan merasa bahwa dunia tidak menerima keberadaan mereka," ujarnya saat dihubungi. Akibatnya, isolasi sosial bukan lagi pilihan melainkan pelarian. Padahal, interaksi sosial yang suportif justru menjadi kunci bagi tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.

Stigma yang Tak Kunjung Pupus: Akar Diskriminasi

Insiden ini bukanlah yang pertama dan sayangnya mungkin bukan yang terakhir. Data Komisi Nasional Disabilitas menunjukkan bahwa sepanjang 2024, tercatat lebih dari 1.200 laporan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di ruang publik, dan angka tersebut naik 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, sepertiga melibatkan anak-anak. Angka-angka ini mengonfirmasi apa yang lama dikhawatirkan para pemerhati hak disabilitas: bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya inklusif. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Kurangnya edukasi sejak dini, minimnya representasi positif di media, dan masih maraknya penggunaan istilah disabilitas sebagai bahan lelucon memperkuat stigma. Banyak yang menganggap autisme sebagai aib atau "penyakit" yang harus disembunyikan, padahal ini adalah perbedaan neurologis yang memerlukan pemahaman dan dukungan, bukan pengucilan.

Hukum Sudah Ada, Implementasi Masih Jalan di Tempat

Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan merendahkan terhadap penyandang disabilitas. Pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara hingga empat tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Dalam kasus ini, pihak kepolisian menyatakan tengah mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi. Namun, proses hukum kerap kali terkendala pada pembuktian dan pemahaman aparat yang belum seluruhnya peka terhadap isu disabilitas. Aktivis hak disabilitas, Maria Ulfah, mengatakan, "Polisi perlu dilatih secara khusus untuk menangani kasus-kasus seperti ini agar tidak terjadi kriminalisasi terbalik di mana korban justru dipersulit." Ia juga mendorong agar kasus ini menjadi momentum bagi penegakan hukum yang tegas agar memberi efek jera.

Memupuk Empati dari Hal-Hal Kecil

Membangun masyarakat yang inklusif tidak bisa hanya mengandalkan payung hukum. Diperlukan transformasi budaya yang dimulai dari lingkungan terkecil: keluarga, sekolah, dan tempat ibadah. Orang tua perlu mencontohkan sikap menghargai perbedaan sejak dini. Kurikulum pendidikan nasional juga harus menyisipkan materi tentang neurodiversitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Lebih dari itu, pelibatan penyandang disabilitas dalam ruang publik harus ditingkatkan, bukan hanya sekadar seremoni Hari Disabilitas Internasional setahun sekali. Beberapa komunitas seperti Komunitas Peduli Autisme Indonesia telah aktif menyelenggarakan pelatihan kesadaran publik di pusat-pusat perbelanjaan dan transportasi umum. Model ini terbukti efektif, namun skalanya masih terlalu kecil untuk menjangkau seluruh Indonesia. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil agar pesan ini bergema di seantero negeri.

Saatnya Publik Bercermin

Ejekan kepada seorang anak autisme adalah tamparan bagi nurani kolektif kita. Ini bukan cuma urusan korban dan keluarganya, melainkan potret dari seberapa jauh kita telah bergerak menuju bangsa yang beradab. Psikolog klinis yang menangani kasus tersebut menegaskan, kejadian semacam ini adalah bukti nyata bahwa diskriminasi terhadap disabilitas masih menjadi persoalan serius di ruang publik. Momen ini seharusnya tidak berlalu begitu saja setelah viralitas mereda. Setiap individu memiliki peran: berhenti menertawakan yang berbeda, mulai belajar memahami, dan berani menegur ketika melihat ketidakadilan. Hanya dengan begitu, ruang publik bisa benar-benar menjadi milik semua orang, tanpa terkecuali. Empati bukanlah kata benda untuk dihafal, melainkan kata kerja yang harus dihidupi setiap hari.