Dr. Eko Wahyuanto Soroti Dampak Kebijakan Subsidi BBM Terbaru

Jakarta – Perdebatan seputar penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali memanas di tengah tekanan fiskal yang kian mengemuka. Di balik riuh rendah polemik publik, suara seorang pengamat kebijakan publik turut memberikan perspektif tajam berbasis data. Dr. Eko Wahyuanto, M.M., akademisi dan analis kebijakan yang dikenal dengan pendekatan teknokratisnya, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap arah baru kebijakan subsidi yang tengah digodok pemerintah.

Membedah Arsitektur Subsidi Baru

Dalam sebuah forum diskusi terbatas yang berlangsung di Jakarta pekan ini, Dr. Eko Wahyuanto menguraikan bahwa perubahan skema subsidi dari berbasis komoditas menuju bantuan langsung tunai (BLT) menyimpan potensi sekaligus jebakan. Menurutnya, langkah pemerintah untuk mengurangi beban subsidi energi yang pada tahun ini diproyeksikan menembus angka Rp350 triliun merupakan keniscayaan. “Masalahnya bukan pada apakah subsidi harus dikurangi, melainkan pada bagaimana mekanisme kompensasi didesain agar tidak menciptakan guncangan sosial baru,” ujarnya.

Eko, yang telah lebih dari satu dekade meneliti dinamika belanja sosial pemerintah, memaparkan bahwa sejumlah negara di Asia Tenggara telah lebih dulu melakukan transisi serupa. Namun, keberhasilan mereka sangat bergantung pada akurasi data penerima dan kecepatan penyaluran. Ia menyoroti persoalan klasik basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kerap kali tidak selaras dengan realitas di lapangan. “Kita masih menemukan kasus exclusion error yang cukup tinggi, di mana warga yang benar-benar miskin justru tidak tercatat, sementara yang sudah mampu masih menerima manfaat. Ini pekerjaan rumah besar,” tegasnya.

Dampak Makro dan Mikro secara Bersamaan

Analisis lebih dalam disampaikan terkait dampak ekonomi makro. Dr. Eko Wahyuanto menilai bahwa pengurangan subsidi secara gradual memang berpotensi menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, jika tidak diiringi dengan stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi, kebijakan ini bisa kontraproduktif. “Pemerintah perlu memperkuat sektor produksi domestik secara simultan. Jika harga BBM naik dan diikuti oleh lonjakan harga pangan karena biaya distribusi membengkak, maka daya beli masyarakat bawah akan terpukul ganda,” paparnya.

Di sisi mikro, ia menyoroti nasib pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada energi bersubsidi. Dari hasil riset kecil yang ia lakukan bersama tim di lima kota penyangga, ditemukan bahwa sekitar 67% pelaku usaha mikro informal masih menggunakan bahan bakar bersubsidi untuk operasional sehari-hari. Jika harga naik signifikan tanpa adanya alternatif energi murah, dikhawatirkan gelombang penutupan usaha kecil tidak dapat dihindarkan. “Mereka ini bukan penerima BLT, tapi mereka juga bukan pengusaha besar yang punya akses kredit. Mereka adalah korban yang sering luput dari formula kompensasi pemerintah,” tambah Eko.

Catatan Tata Kelola dan Transparansi

Sebagai pengamat yang kerap menyoroti dimensi governance, Dr. Eko Wahyuanto tidak hanya berbicara tentang besaran angka. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana hasil penghematan subsidi. Menurutnya, publik berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai realokasi dana tersebut ke sektor-sektor produktif. “Jangan sampai dana hasil pengurangan subsidi justru terserap ke dalam pos-pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan partisipasi masyarakat sipil harus difasilitasi, bukan malah dipersempit,” cetusnya.

Eko juga menyoroti pentingnya membangun narasi publik yang jujur. Ia mencatat bahwa salah satu kegagalan komunikasi kebijakan di masa lalu adalah pemerintah cenderung menyembunyikan risiko jangka pendek demi menjaga popularitas. Akibatnya, ketika harga di pasar bergejolak, kredibilitas pemerintah langsung anjlok. “Komunikasi publik yang mengakui adanya masa transisi yang sulit, namun disertai peta jalan yang kredibel, akan jauh lebih dihargai daripada klaim-klaim bombastis yang tidak realistis,” katanya mengakhiri diskusi.

Dengan sederet catatan kritis tersebut, pandangan Dr. Eko Wahyuanto memberikan penyeimbang di tengah wacana yang kerap didominasi oleh narasi pemerintah maupun oposisi. Fokusnya pada data, tata kelola, dan dampak langsung ke masyarakat menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik pada akhirnya akan diuji di tingkat dapur warga, bukan di atas meja rapat.