DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Akhir 2026

Pembahasan rancangan undang-undang yang mengatur mekanisme perampasan aset koruptor memasuki tahap krusial. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen jadwal legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan tenggat penyelesaian pembahasan paling lambat 15 Desember 2026. Tenggat tersebut dihitung sejak dimulainya pembahasan daftar inventarisasi masalah pada 10 November, yang menjadi penanda resmi masuknya rancangan ini ke tahap pembahasan antarfraksi dan antarkementerian.

Penetapan target waktu ini penting dicatat karena RUU Perampasan Aset telah bertahun-tahun tertahan di daftar prioritas tanpa progres berarti. Data menunjukkan bahwa rancangan serupa pernah masuk program legislasi nasional pada periode sebelumnya, namun tidak pernah mencapai pembahasan substantif. Kini, dengan tenggat yang tertulis eksplisit, publik memiliki tolok ukur yang dapat dipakai untuk menilai kinerja legislasi.

Kronologi dan Tahapan Pembahasan

Berdasarkan verifikasi terhadap alur pembahasan, terdapat dua titik waktu yang menjadi acuan utama. Pertama, 10 November ditetapkan sebagai hari dimulainya pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Kedua, 15 Desember 2026 ditetapkan sebagai batas akhir penyelesaian. Rentang waktu antara kedua tanggal tersebut relatif singkat, yaitu sekitar lima pekan kerja legislasi.

Klaim bahwa pembahasan DIM menjadi indikator keseriusan memiliki dasar. Dalam praktik ketatanegaraan, DIM adalah dokumen yang memuat inventarisasi pandangan, usulan, dan catatan dari setiap fraksi serta pemerintah terhadap pasal-pasal sebuah rancangan. Tanpa DIM, pembahasan pasal per pasal tidak dapat dimulai. Karena itu, dimulainya pembahasan DIM menandakan bahwa rancangan telah melewati tahap pengantar dan masuk ke inti substansi.

Faktanya adalah, tenggat yang disebutkan tidak otomatis menjamin pengesahan. Pengalaman legislasi menunjukkan sejumlah rancangan yang sudah memiliki DIM tetap berakhir tanpa keputusan karena perbedaan pandangan soal pasal kunci.

Isu Krusial yang Berpotensi Menahan Progres

Verifikasi terhadap substansi RUU Perampasan Aset menunjukkan beberapa titik perdebatan yang berulang muncul dalam diskusi kebijakan. Pertama, persoalan pembalikan beban pembuktian. Mekanisme ini memungkinkan negara menuntut pemilik aset membuktikan asal-usul kekayaannya, bukan sebaliknya. Klaim bahwa mekanisme ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sering diajukan, meskipun sejumlah negara telah menerapkannya untuk kejahatan tertentu.

Kedua, persoalan kewenangan lembaga pelaksana. Sumber resmi menunjukkan bahwa perdebatan mengenai lembaga mana yang berwenang melakukan penyitaan dan perampasan aset masih terbuka. Ketiga, persoalan perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, terutama ketika aset yang disita terkait dengan pihak yang tidak terlibat perkara.

Data dari berbagai kajian menunjukkan bahwa ketiga isu tersebut merupakan penyebab utama lambatnya penyelesaian rancangan ini. Tanpa kesepakatan pada tiga pasal inti itu, tenggat Desember berisiko hanya menjadi angka di atas kertas.

Dampak jika Tenggat Tidak Terpenuhi

Berdasarkan verifikasi terhadap kerangka hukum yang berlaku, ketiadaan undang-undang perampasan aset membuat penindakan terhadap pelaku kejahatan ekonomi bergantung pada instrumen pidana biasa. Konsekuensinya, perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan itupun terbatas pada aset yang terbukti terkait langsung dengan tindak pidana.

Bukti menunjukkan bahwa kondisi ini menyisakan celah bagi pelaku untuk memindahkan, menyamarkan, atau mengalihkan aset sebelum proses hukum selesai. Karena itu, keberadaan RUU ini dipandang sebagai kebutuhan mendesak oleh banyak pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum.

Namun, penetapan tenggat bukanlah jaminan hasil. Mekanisme legislasi tetap mensyaratkan kesepakatan lintas fraksi dan persetujuan pemerintah. Jika terjadi deadlock pada pasal-pasal krusial, tenggat 15 Desember 2026 dapat tertunda tanpa sanksi politik yang jelas.

Kesimpulan Verifikasi

Klaim bahwa DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung paling lambat 15 Desember 2026, dengan pembahasan DIM dimulai 10 November, terverifikasi sebagai informasi yang akurat berdasarkan jadwal resmi legislasi. Rating untuk klaim ini adalah BENAR pada tataran penetapan jadwal.

Yang perlu dicatat, verifikasi ini hanya mengonfirmasi keberadaan target, bukan kepastian tercapainya target. Publik disarankan memantau perkembangan pembahasan pasal-pasal krusial sebagai indikator sesungguhnya, karena di situlah penentu apakah rancangan ini akan disahkan atau kembali tertahan seperti periode-periode sebelumnya.