DPR Soroti Celah Hukum dalam Kasus Perundungan Anak
Lurusin.com — Dorongan untuk membenahi regulasi sistem peradilan pidana anak datang dari Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR. Sorotan itu muncul di tengah kasus...

Lurusin.com — Dorongan untuk membenahi regulasi sistem peradilan pidana anak datang dari Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR. Sorotan itu muncul di tengah kasus perundungan anak yang menyingkap persoalan lebih luas: penanganan hukum belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan korban, pelaku, dan pencegahan berulang.
Dalam pembacaan Lurusin.com, persoalan bukan sekadar pada perbuatan pelaku. Ada rantai kebijakan yang perlu diperiksa, mulai dari pelaporan di sekolah, respons aparat, proses diversi, hingga pendampingan pascaputusan. Jika salah satu simpul lemah, kasus perundungan anak berisiko berakhir sebagai statistik tanpa perbaikan systemik.
Celah Hukum di Hulu dan Hilir
Kerangka perlindungan anak sebenarnya telah mengatur sejumlah mekanisme, termasuk keadilan restoratif dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, di lapangan, penerapannya tidak selalu seragam. Lurusin.com mencatat beberapa titik yang kerap menjadi celah:
- Pelaporan yang tidak terlacak. Kasus perundungan di lingkungan sekolah atau ranah digital sering tidak berujung pada laporan resmi karena korban dan keluarga menghadapi tekanan sosial.
- Beban pembuktian. Kekerasan psikis dan perundungan daring meninggalkan jejak yang mudah hilang, sementara korban belum tentu memiliki akses untuk mengamankan bukti.
- Pendampingan yang terputus. Proses hukum dapat berjalan, tetapi layanan pemulihan korban dan pembinaan pelaku anak tidak selalu tersedia secara berkelanjutan.
- Koordinasi antarkelembaga. Sekolah, kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak belum tentu bergerak dalam satu alur rujukan yang jelas.
Pembenahan sistem peradilan pidana anak harus dibaca sebagai upaya menutup celah, bukan sekadar menambah ancaman hukuman. Tanpa perbaikan di hulu, respons hukum cenderung terlambat dan terfragmentasi.
Bukan Sekadar Reaksi Sesaat
Pernyataan Doli Kurnia menegaskan bahwa revisi atau pembenahan aturan perlu diarahkan pada kejelasan prosedur. Lurusin.com melihat ada tiga lapis yang mesti diperkuat. Pertama, pencegahan di satuan pendidikan melalui mekanisme deteksi dini dan kanal aduan yang aman. Kedua, penanganan hukum yang sensitif terhadap anak, termasuk pemisahan peran antara rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Ketiga, evaluasi pascapenanganan agar kasus serupa tidak terulang.
Tanpa ketiga lapis itu, pembenahan aturan berisiko hanya menjadi perubahan teks. Padahal, kasus perundungan anak menguji apakah negara mampu hadir secara konsisten, bukan hanya ketika kasus menjadi perhatian publik. Di titik ini, DPR memiliki ruang untuk mendorong pengawasan implementasi, bukan sekadar menghasilkan norma baru.
Lurusin.com menilai sorotan DPR perlu ditindaklanjuti dengan data kasus, evaluasi penerapan diversi, dan audit layanan perlindungan anak di daerah. Dengan begitu, celah hukum yang disebut tidak berhenti sebagai pernyataan politik, tetapi menjadi dasar perbaikan yang terukur.



