Internasional22 November 20260 dibaca

DPR Desak Pengembang Realisasikan Hunian Berimbang untuk MBR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendesak para pengembang perumahan merealisasikan kewajiban pembangunan hunian berimbang. Desakan itu disampaikan di...

A
Administrator
Editor Internasional
DPR Desak Pengembang Realisasikan Hunian Berimbang untuk MBR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendesak para pengembang perumahan merealisasikan kewajiban pembangunan hunian berimbang. Desakan itu disampaikan di Jakarta, menyusul penilaian bahwa kewajiban tersebut selama ini lebih banyak berhenti di atas kertas ketimbang terwujud di lapangan. Menurutnya, realisasi hunian berimbang menjadi krusial untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Persoalannya bukan pada ketiadaan aturan. Kewajiban hunian berimbang sudah lama tertuang dalam regulasi perumahan dan permukiman, lengkap dengan komposisi yang mengikat. Yang dipersoalkan adalah tingkat kepatuhan pengembang serta lemahnya pengawasan atas kewajiban tersebut. Dalam sejumlah kasus, proyek komersial skala besar berdiri tanpa disertai pembangunan rumah untuk MBR dalam proporsi yang dijanjikan.

Komposisi yang Diwajibkan dalam Skema Hunian Berimbang

Hunian berimbang merupakan skema yang mengikat pengembang untuk membangun rumah dalam komposisi berjenjang dalam satu kawasan atau proyek. Komposisinya diatur secara proporsional agar hunian komersial tidak berdiri sendiri tanpa tanggung jawab sosial. Secara umum skema ini dikenal dengan perbandingan satu banding dua banding tiga.

  • Rumah mewah: satu unit dalam setiap komposisi.
  • Rumah menengah: dua unit dalam setiap komposisi.
  • Rumah sederhana: tiga unit dalam setiap komposisi.

Artinya, setiap pengembang yang membangun rumah komersial dalam jumlah tertentu terikat untuk menyediakan rumah sederhana dalam jumlah yang jauh lebih besar. Rasio tersebut dirancang agar pasokan rumah murah tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, yang secara alamiah cenderung mengarah ke segmen bermargin tinggi.

Dasar Hukum dan Konsekuensi yang Melekat

Kewajiban ini berakar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang kemudian dijabarkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait penyelenggaraan perumahan. Regulasi mengatur bahwa pembangunan perumahan wajib mewujudkan hunian berimbang, dan pengabaian atas kewajiban itu membuka ruang sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Namun dalam praktiknya, penegakan sanksi jarang terlihat. Persoalan klasik muncul: data kepatuhan tidak terpetakan rapi, verifikasi di lapangan tidak konsisten, dan pemerintah daerah sebagai pemegang izin kerap berada pada posisi yang tidak seimbang berhadapan dengan pengembang besar yang menjadi sumber pendapatan daerah.

Kewajiban pembangunan hunian berimbang harus direalisasikan, bukan sekadar dicantumkan dalam dokumen perizinan, karena menyangkut akses MBR terhadap hunian layak.

Mengapa Realisasi Tersendat

Sejumlah faktor struktural membuat kewajiban hunian berimbang sulit dijalankan. Pertama, harga lahan di kawasan perkotaan terus naik sehingga membangun rumah sederhana di lokasi yang sama dianggap tidak ekonomis. Kedua, skema silang subsidi mensyaratkan margin proyek komersial cukup tebal, sementara biaya konstruksi dan bunga pinjaman pengembang ikut menekan perhitungan.

  • Harga lahan naik lebih cepat daripada kemampuan daya beli MBR.
  • Insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi pengembang dinilai belum sepadan.
  • Pengawasan kepatuhan tersebar di banyak instansi tanpa satu basis data tunggal.
  • Sebagian pengembang memilih membayar kompensasi ketimbang membangun unit rumah sederhana.

Selain itu, ada persoalan permintaan. Rumah sederhana membutuhkan pembeli yang mampu mengakses kredit pemilikan rumah bersubsidi. Ketika kuota pembiayaan terbatas atau proses verifikasi penerima manfaat berjalan lambat, unit yang sudah dibangun pun berisiko menumpuk sebagai stok tak terjual.

Yang Diminta DPR

Komisi V DPR menuntut agar kewajiban hunian berimbang dijadikan syarat yang benar-benar mengikat dalam setiap perizinan proyek perumahan, bukan pelengkap administrasi. Pengembang diminta membangun rumah sederhana dalam proporsi yang dijanjikan, sementara kementerian dan pemerintah daerah diminta memperketat verifikasi serta mengevaluasi kepatuhan secara berkala.

Desakan ini menempatkan persoalan lama kembali ke permukaan: janji hunian berimbang telah berulang kali dinyatakan, tetapi angka backlog hunian nasional bergerak lambat. Tanpa penegakan yang terukur, kewajiban itu berisiko tetap menjadi kalimat di dalam dokumen perizinan, sementara MBR terus menunggu rumah yang tidak kunjung dibangun.

Berita Terkait