Dorongan Integrasi Zakat-Pajak MUI Menuai Keraguan Baznas

Wacana menyatukan kewajiban zakat dan pajak kembali mengemuka setelah salah satu lembaga keagamaan terkemuka di Indonesia melontarkan gagasan tersebut. Tujuannya adalah untuk melenyapkan beban fiskal yang dinilai tumpang tindih bagi kalangan muslim. Usulan ini memicu beragam tanggapan, terutama dari lembaga pengelola zakat nasional yang masih melihat banyak hal perlu dikaji sebelum diimplementasikan secara resmi.

Desakan Penghapusan Beban Pajak Berganda

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa sistem perpajakan saat ini masih menerapkan pungutan ganda terhadap umat Islam. Mereka harus menunaikan zakat sebagai kewajiban agama, sekaligus membayar pajak kepada negara, padahal keduanya bersumber dari pendapatan yang sama. Menurut MUI, mekanisme ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena memberatkan warga yang telah menunaikan kewajiban spiritualnya.

Dalam sebuah kesempatan, MUI melontarkan usulan agar zakat bisa difungsikan sebagai komponen pengurang atau bahkan substitusi pajak. Para ulama ingin agar kedua kewajiban itu tidak lagi dipisahkan secara kaku, melainkan diintegrasikan sehingga umat tidak merasa terbebani dua kali. "Zakat seharusnya tidak diperlakukan sebagai entitas terpisah yang tidak berdampak pada pajak. Justru ini bisa menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat," demikian inti argumen yang disampaikan oleh perwakilan MUI. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih efisien serta mencerminkan pengakuan terhadap ketaatan beragama yang telah dilakukan oleh warga negara.

Sikap Lembaga Zakat: Butuh Fondasi Kuat

Berbeda dengan semangat MUI, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyikapi wacana ini dengan kehati-hatian. Ketua Baznas menegaskan bahwa sebelum pembicaraan teknis dimulai, perlu ada sebuah landasan kesepahaman yang kokoh antara seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, otoritas keagamaan, dan masyarakat. "Tidak bisa sekadar memutuskan bahwa zakat akan dihitung sebagai pajak. Perlu dialog mendalam untuk menyamakan visi," ucapnya dalam suatu forum.

Keraguan ini muncul karena Baznas memahami perbedaan fundamental antara zakat dan pajak. Zakat memiliki dimensi ibadah yang terikat dengan ketentuan syariat, termasuk aturan soal siapa yang wajib mengeluarkan, berapa besarannya, dan kepada siapa saja dana itu boleh disalurkan. Pajak, di sisi lain, adalah instrumen negara untuk membiayai kebutuhan publik secara luas, tanpa pembatasan penerima berdasarkan golongan tertentu. Jika zakat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Baznas khawatir dana keagamaan itu bisa kehilangan roh spiritualnya dan terkontaminasi oleh prioritas fiskal negara yang seringkali berubah. Lebih dari itu, pengelolaan zakat oleh negara menuntut transparansi dan akuntabilitas yang sangat tinggi agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah umat.

Mengurai Kompleksitas Integrasi yang Bukan Hal Baru

Gagasan menghubungkan zakat dengan sistem perpajakan sebenarnya bukan inisiatif pertama kali. Sejumlah negara dengan mayoritas penduduk muslim, misalnya Malaysia dan Arab Saudi, sudah mempraktikkan skema yang memungkinkan zakat berfungsi sebagai kredit pajak atau pengurang beban fiskal. Namun, meniru model tersebut di Indonesia bukan perkara sederhana. Infrastruktur regulasi di Tanah Air masih memisahkan secara tegas antara hukum fiskal negara dan pengelolaan dana keagamaan yang bersifat sukarela.

Di sisi lain, apabila zakat benar-benar terintegrasi dengan APBN, akan muncul tantangan besar dalam hal distribusi. Selama ini, dana zakat dikelola oleh lembaga amil yang memiliki program spesifik untuk delapan golongan penerima yang ditetapkan syariat. Ketika dana tersebut masuk ke dalam kas negara, pengalokasiannya akan sapu bersih terikat pada belanja rutin dan pembangunan yang mungkin tidak menyasar mustahik secara langsung. Hal ini bisa memicu resistensi dari masyarakat yang sudah terbiasa menyalurkan zakatnya melalui masjid, lembaga filantropi, atau langsung kepada individu yang membutuhkan. Perdebatan semakin meluas ketika para ekonom syariah mensyaratkan adanya jaminan bahwa tidak satu rupiah pun dana zakat digunakan untuk membiayai pos yang menurut fikih tidak diperbolehkan.

MUI berargumen bahwa dengan menyatukan kedua kewajiban itu, negara justru akan mendapatkan pemasukan yang lebih stabil, sementara beban moral umat akan berkurang. Namun, Baznas balik mengingatkan, upaya integrasi jangan sampai mengaburkan esensi zakat sebagai rukun Islam. "Kita tidak ingin nanti muncul anggapan bahwa membayar zakat itu sama saja seperti membayar pajak, lalu nilai gotong-royong dan spiritualitas yang menyertainya pudar," demikian kekhawatiran yang kerap disuarakan. Untuk saat ini, langkah paling realistis adalah memperkuat koordinasi antara Baznas dan Direktorat Jenderal Pajak agar data pembayaran zakat yang tervalidasi bisa diakui sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak secara lebih mudah.

Jalan Tengah yang Masih Meraba

Sementara desakan dan keraguan saling berhadapan, publik menanti sikap pemerintah sebagai penentu kebijakan. Sejauh ini, belum ada keputusan resmi yang diambil. Pro dan kontra ini menunjukkan bahwa wacana zakat sebagai pengganti pajak masih perlu diuji melalui berbagai pendekatan, baik dari sudut fikih, ekonomi, maupun sosial. Satu hal yang pasti, dialog lintas sektor harus terus didorong agar tidak timbul kepentingan sepihak yang justru merugikan umat. Kesepahaman, sebagaimana ditekankan oleh Baznas, merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa dikompromikan. Tanpanya, integrasi yang dipaksakan hanya akan melahirkan polemik baru yang lebih rumit.