Debat Sengit Zakat Kurangi Pajak: Solusi atau Beban Baru?

Wacana menjadikan zakat sebagai pengurang kewajiban pajak kembali memanas. Kali ini, dua lembaga besar—Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)—menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya sejalan. Di satu sisi, ada dorongan kuat agar zakat tidak lagi dianggap sebagai beban ganda bagi umat Muslim. Di sisi lain, muncul kekhawatiran serius mengenai dampaknya terhadap pengelolaan keuangan negara jika zakat masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dorongan Menyatukan Dua Kewajiban

Gagasan utama yang mengemuka adalah integrasi. Konsepnya sederhana: seorang Muslim yang telah menunaikan zakat seharusnya tidak lagi dibebani pajak secara penuh atas harta yang sama. Selama ini, zakat dan pajak berjalan di rel yang berbeda. Zakat disalurkan melalui lembaga amil, sementara pajak masuk ke kas negara. Umat merasa membayar dua kali: pertama sebagai kewajiban agama, kedua sebagai kewajiban warga negara. MUI memandang ini sebagai bentuk pajak ganda yang perlu dihapuskan. Mereka mendorong agar zakat dapat dikreditkan atau dijadikan faktor pengurang pajak penghasilan secara signifikan, sehingga seorang Muslim yang taat tidak merasa terbebani dua kali.

Sikap Hati-Hati dari Pengelola Zakat

Namun, di kubu Baznas, nada yang terdengar justru lebih rendah dan penuh kehati-hatian. Ketua Baznas menyampaikan bahwa ide memasukkan zakat ke dalam APBN bukanlah perkara sederhana. Ia menekankan perlunya sebuah kesepahaman fundamental antara semua pihak yang terlibat. Pertanyaan kritisnya adalah: jika zakat menjadi bagian dari penerimaan negara, bagaimana mekanisme penyalurannya? Akankah dana zakat yang memiliki aturan ketat dalam syariat—seperti delapan golongan penerima (asnaf)—benar-benar tersalurkan sesuai ketentuan, atau justru melebur ke dalam pos-pos belanja negara yang lebih umum? Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Baznas selama ini beroperasi dengan prinsip syariah yang ketat, dan integrasi ke dalam sistem APBN berpotensi mengaburkan batas-batas tersebut.

Kesenjangan antara Konsep dan Praktik

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa jarak antara wacana dan implementasi masih sangat lebar. Pertama, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara tegas menyamakan posisi zakat sebagai kredit pajak. Kedua, infrastruktur administrasi untuk mengawinkan data pembayaran zakat dengan sistem perpajakan nasional masih sangat terbatas. Verifikasi atas siapa yang benar-benar telah membayar zakat, ke lembaga mana, dan berapa jumlahnya, akan menjadi tantangan besar. Tanpa sistem yang transparan dan terintegrasi, kekhawatiran akan potensi manipulasi data menjadi sangat masuk akal. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tentu akan mempertimbangkan risiko penurunan penerimaan negara jika zakat dijadikan pengurang pajak tanpa mekanisme yang ketat.

Mencari Titik Temu

Di tengah perbedaan pandangan ini, dialog menjadi sangat krusial. Baik MUI maupun Baznas sejatinya memiliki tujuan yang sama: meringankan beban umat dan memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Solusi yang mungkin muncul di masa depan adalah model hibrida. Zakat dapat dijadikan pengurang pajak, namun dana zakat tetap dikelola oleh lembaga amil yang kredibel dan tidak masuk ke dalam general fund APBN. Dengan begitu, negara mengakui kontribusi zakat sebagai bagian dari kewarganegaraan, sementara integritas syariah dalam penyalurannya tetap terjaga. Skema ini memerlukan perjanjian kerja sama yang rinci antara otoritas pajak, Baznas, dan lembaga pengelola zakat lainnya.

Perdebatan ini pada akhirnya bukan sekadar soal angka dan regulasi fiskal. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana negara memaknai kontribusi warga negaranya yang datang dari dorongan iman. Menemukan formula yang adil dan fungsional menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dijawab dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.