Cek Fakta: Klaim Prabowo soal Akuisisi Asing dan Danantara

Berdasarkan verifikasi forensik, beredar narasi mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengakuisisi perusahaan global guna menguasai teknologi, sekaligus menyebut adanya 26 proyek hilirisasi dan penggenjotan keuntungan BUMN melalui Danantara. Investigasi ini menguji akurasi klaim tersebut melalui pemeriksaan dokumen resmi, jejak kebijakan, dan data yang terverifikasi.

Klaim yang Beredar

Klaim bahwa Presiden Prabowo ingin BUMN membeli perusahaan dunia demi kuasai teknologi, disertai pernyataan bahwa keuntungan BUMN akan digenjot melalui 26 proyek hilirisasi Danantara, beredar dalam narasi singkat tanpa atribusi sumber resmi. Dalam format investigasi, klaim tersebut masuk dalam kategori pernyataan kebijakan publik yang memerlukan pembuktian melalui dokumen pemerintahan, transkrip resmi, atau rilis kementerian terkait.

Klaim: Prabowo memerintahkan BUMN untuk membeli perusahaan internasional guna adopsi teknologi, serta menegaskan adanya 26 proyek hilirisasi di bawah Danantara untuk meningkatkan profit BUMN.

Sumber Klaim: Narasi tidak beratribusi yang beredar di ruang publik tanpa referensi ke dokumen resmi Sekretariat Presiden atau Kementerian BUMN.

Verifikasi dan Analisis Forensik

Verifikasi terhadap klaim ini dilakukan dengan memeriksa landasan hukum dan jejak kebijakan yang tersedia secara resmi. Faktanya adalah, hingga saat ini tidak terdapat transkrip resmi dari Sekretariat Presiden yang secara eksplisit menyebutkan perintah langsung untuk BUMN melakukan akuisisi perusahaan asing dengan narasi "membeli perusahaan dunia demi kuasai teknologi." Sumber resmi, termasuk situs web Kementerian BUMN dan Sekretariat Kabinet, tidak mempublikasikan dokumen dengan redaksi identik tersebut.

Data menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memang secara berulang menyuarakan visi industrialisasi dan kemandirian teknologi, termasuk dalam berbagai pidato kebijakan. Namun, verifikasi terhadap detail spesifik mengenai "26 proyek hilirisasi Danantara" tidak menemukan dokumen resmi—seperti Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, atau paparan publik Danantara Indonesia—yang mengkonfirmasi angka tepat 26 proyek sebagai bagian dari paket kebijakan penggenjotan keuntungan BUMN.

Bukti kunci menunjukkan bahwa Danantara Indonesia, sebagai badan pengelola investasi strategis, memang memiliki mandat untuk optimalisasi aset dan hilirisasi sumber daya alam berdasarkan kerangka hukum yang sedang disusun pemerintah. Meski demikian, menyandingkan angka 26 proyek dengan nama Danantara tanpa rujukan dokumen terverifikasi merupakan penyajian yang tidak akurat dan berpotensi menyesatkan.

Fakta dan Konteks Kebijakan

Faktanya adalah, kebijakan penguasaan teknologi oleh BUMN umumnya dilakukan melalui skema kemitraan strategis, joint venture, atau aliansi teknologi, bukan semata-mata melalui akuisisi langsung perusahaan global. Sumber resmi dari Kementerian BUMN menegaskan bahwa setiap investasi lintas batas harus melalui proses due diligence, persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS), dan kajian kelayakan yang ketat. Tidak terdapat bukti bahwa mekanisme tersebut telah dilewati untuk rencana akuisisi massal seperti yang disiratkan dalam klaim.

Terhadap aspek Danantara, data menunjukkan bahwa badan ini difokuskan pada pengelolaan aset strategis BUMN dan investasi nasional. Namun, keterkaitan langsung antara Danantara dengan 26 proyek hilirisasi spesifik belum dapat diverifikasi melalui peraturan perundang-undangan atau paparan resmi. Klaim bahwa keuntungan BUMN akan digenjot melalui proyek-proyek tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi fiskal karena tidak disertai dasar hukum atau data keuangan yang dapat diperiksa publik.

Fakta: Visi teknologi dan industrialisasi Prabowo memiliki landasan umum dalam arah kebijakan pemerintah, namun detail spesifik mengenai akuisisi perusahaan dunia dan angka 26 proyek hilirisasi Danantara tidak ditemukan dalam dokumen resmi yang terverifikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi forensik, klaim bahwa Prabowo memerintahkan BUMN membeli perusahaan dunia demi kuasai teknologi, serta menyebut adanya 26 proyek hilirisasi Danantara untuk genjot keuntungan BUMN, dinilai MISLEADING. Narasi tersebut mencampurkan arah kebijakan umum yang memang pernah disuarakan oleh Presiden dengan detail spesifik yang tidak dapat dibuktikan melalui sumber resmi. Penyajian angka 26 proyek dan mekanisme akuisisi tanpa dasar dokumen resmi merupakan bentuk pernyataan yang menyesatkan dan tidak akurat. Publik disarankan untuk mengacu pada rilis resmi Sekretariat Presiden, Kementerian BUMN, dan dokumen hukum Danantara untuk informasi yang terverifikasi.