Cek Fakta: Klaim Nihilnya Pembaruan Perhitungan PDB Selama 20 Tahun

KLAIM: Presiden Prabowo Subianto mengklaim mendapat laporan bahwa tidak ada pembaruan metodologi perhitungan aktivitas ekonomi di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Klaim ini menjadi dasar harapan bahwa sensus ekonomi baru akan memperbesar angka Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

SUMBER KLAIM: Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan kebijakan sensus ekonomi terbaru oleh pemerintah, yang diharapkan dapat merevisi basis data struktur perekonomian Indonesia.

Verifikasi Data dan Metodologi BPS

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen resmi Badan Pusat Statistik (BPS), klaim bahwa terjadi kekosongan total dalam pembaruan cara menghitung aktivitas ekonomi selama dua dekade terakhir ditemukan tidak akurat. BPS telah melakukan serangkaian rebasing dan penyegaran metodologi yang tercatat secara dokumentasi.

Pertama, BPS melaksanakan rebasing PDB dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010 pada 2014. Rebasing tersebut bukan sekadar perubahan angka indeks, melainkan pembaruan kerangka metodologi, daftar usaha, dan rasio struktural berdasarkan Sensus Ekonomi 2006 serta survei tahunan. Data menunjukkan bahwa proses ini melibatkan penyesuaian klasifikasi lapangan usaha sesuai standar internasional.

Kedua, pada 2024, BPS kembali mengumumkan pembaruan tahun dasar PDB dari 2010 ke 2020. Dalam rilis resmi berjudul "Pembaruan Tahun Dasar Produk Domestik Bruto (PDB) 2020" yang dipublikasikan melalui website bps.go.id, lembaga tersebut menyebutkan adanya penyesuaian metodologi produksi, klasifikasi, dan penambahan sumber data dari aktivitas ekonomi digital yang sebelumnya tidak terekam optimal. Faktanya adalah, dalam kurun 2010 hingga 2024, terdapat minimal dua siklus rebasing besar yang mengubah basis perhitungan PDB nasional.

Sensus Ekonomi dan Pembaruan Periodik

Klaim bahwa tidak ada pembaruan selama 20 tahun juga bertentangan dengan siklus pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) itu sendiri. BPS telah menyelenggarakan SE pada 2006, 2011, dan 2016. Meskipun memang terdapat celah waktu yang cukup lebar antara SE2016 dengan rencana SE2026 mendatang, bukan berarti aktivitas pembaruan data ekonomi berhenti total di antaranya.

Selama periode tersebut, BPS menyusun dan menerbitkan Daftar Usaha Berbasis Tempat (DUBT) hasil pemutakhiran direktori berbasis sensus sebelumnya. Selain itu, lembaga statistik ini secara rutin melakukan penyegaran sampel Survei Triwulanan dan Tahunan Bidang Usaha yang menjadi input langsung perhitungan PDB. Sumber resmi dari BPS menegaskan bahwa direktori usaha terus dimutakhirkan meski tidak dalam skala penuh sensus ekonomi.

Adapun harapan bahwa sensus ekonomi baru akan memperbesar angka PDB merupakan spekulasi yang belum bisa diverifikasi secara faktual. Meskipun pemutakhiran direktori dan penemuan unit-unit usaha baru—terutama di sektor informal dan digital—berpotensi menambah kontribusi beberapa lapangan usaha, besaran pastinya bergantung pada hasil lapangan, bukan asumsi kebijakan.

Kesimpulan Verifikasi

FAKTA: Pernyataan mengenai nihilnya pembaruan cara menghitung aktivitas ekonomi Indonesia selama 20 tahun dinilai menyesatkan. Bukti menunjukkan adanya rebasing PDB (2010 dan 2020), penyegaran klasifikasi, serta pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006, 2011, dan 2016. Meski frekuensi sensus penuh memang belum dilakukan sejak 2016, aktivitas pemutakhiran metodologi dan direktori tetap berjalan.

KESIMPULAN: Rating MISLEADING. Klaim mengaburkan fakta bahwa BPS telah melakukan berbagai pembaruan teknis dan rebasing dalam kurun waktu yang dimaksud. Perbedaan antara tidak adanya sensus penuh dengan tidak adanya pembaruan metodologi sama sekali adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan dalam narasi publik.