Bupati Garut Apresiasi Program Kemenimipas bagi Warga Binaan
Lurusin.com — Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah program yang dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (K...

Lurusin.com — Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah program yang dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Penilaian itu disampaikan dalam forum resmi pemerintahan daerah, dengan alasan program tersebut dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Garut, terutama melalui pembinaan warga binaan dan pengelolaan sampah.
Dalam pemaparan yang diterima Lurusin.com, apresiasi tersebut tidak berhenti pada ucapan terima kasih. Pemerintah Kabupaten Garut menempatkan program pembinaan kemandirian sebagai instrumen yang bersinggungan langsung dengan persoalan daerah: pengangguran pascahukuman, keterbatasan keterampilan kerja, serta beban lingkungan akibat timbunan sampah yang belum terkelola optimal.
Dua Fokus Program yang Disorot
Ada dua klaster program yang menjadi sorotan dalam penilaian tersebut. Pertama, pembinaan kewirausahaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Kedua, pengolahan sampah sebagai bagian dari kegiatan produktif di dalam dan di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan.
- Kewirausahaan warga binaan: pelatihan keterampilan usaha diarahkan agar narapidana memiliki sumber penghasilan setelah menjalani masa pidana, bukan kembali bergantung pada jaringan lama yang berpotensi mengulang tindak pidana.
- Pengolahan sampah: kegiatan ini diposisikan sebagai latihan kerja sekaligus upaya mengurangi volume limbah, dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di sekitar lingkungan pembinaan.
- Keterlibatan daerah: pemerintah kabupaten disebut membuka ruang agar hasil pembinaan dapat tersambung dengan pasar lokal dan program pemberdayaan masyarakat.
Logika Pembinaan: Dari Hukuman ke Produktivitas
Secara substansi, model pembinaan seperti ini menggeser titik berat pemasyarakatan dari sekadar penahanan menuju pembentukan kemampuan kerja. Pendekatan tersebut bukan tanpa risiko. Program keterampilan kerap dinilai berhasil pada tahap pelatihan, tetapi gagal pada tahap penyaluran ketika warga binaan kembali ke masyarakat tanpa akses modal, pasar, atau pendampingan.
“Kontribusi yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran penting. Program pembinaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tetapi harus menghasilkan kemandirian,” demikian inti penilaian yang disampaikan dalam forum tersebut, sebagaimana dikutip Lurusin.com.
Karena itu, apresiasi pemerintah daerah dalam kasus ini perlu dibaca sebagai dukungan politik sekaligus permintaan konkret: agar program pembinaan memiliki jalur keberlanjutan. Tanpa itu, pelatihan kewirausahaan berisiko menjadi kegiatan musiman yang tidak mengubah kondisi ekonomi peserta didiknya.
Dimensi Lingkungan yang Sering Terabaikan
Bagian lain yang menonjol adalah pengolahan sampah. Isu ini jarang ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pemasyarakatan, padahal kegiatan produktif berbasis limbah dapat menjadi sarana latihan kerja yang murah dan berulang. Persoalannya ada pada standar keselamatan kerja, kualitas produk olahan, serta kepastian penyerapan hasil produksi.
Hingga berita ini disusun, Lurusin.com belum memperoleh rincian kuantitatif mengenai jumlah warga binaan yang mengikuti pelatihan, volume sampah yang diolah, maupun nilai ekonomi produk yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Garut dan Kemenimipas juga belum memublikasikan skema pendampingan pasca-pembinaan secara terbuka.
Yang Perlu Diawasi Selanjutnya
Apresiasi semacam ini lazim dalam relasi antarlembaga. Namun ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada tiga hal yang dapat diverifikasi: tingkat kekambuhan tindak pidana oleh mantan warga binaan, terserapnya mereka ke pasar kerja atau usaha mandiri, dan menurunnya beban sampah yang dikelola daerah.
Tanpa data terbuka soal ketiga indikator itu, klaim dampak positif hanya akan berhenti sebagai pernyataan pejabat. Lurusin.com akan menelusuri perkembangan program ini, termasuk apakah pemerintah daerah menyiapkan anggaran pendampingan dan apakah hasil pembinaan benar-benar masuk ke rantai pasok lokal Garut.



