BPIH 2027 Diusulkan Rp107,3 Juta, Jemaah Hanya Bayar 40%

Kementerian Agama mengajukan angka baru untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada musim 2027. Usulan yang disampaikan oleh Menteri Agama Gus Irfan menempatkan rata-rata BPIH di kisaran Rp107,3 juta per jemaah, sebuah angka yang mengalami kenaikan dibandingkan skema pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya. Rencana ini langsung memicu perhatian publik, terutama karena komposisi pembebanannya yang kembali menempatkan jemaah sebagai penyumbang terbesar kedua setelah nilai manfaat.

Komposisi Pembiayaan: 40 Persen dari Jemaah

Berdasarkan verifikasi atas dokumen usulan yang beredar, skema pembiayaan BPIH 2027 dirancang dengan porsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar 40 persen. Sisanya, yakni 60 persen, akan ditutup dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan kata lain, dari total Rp107,3 juta, jemaah diperkirakan menanggung beban sekitar Rp42,9 juta, sementara sisanya disubsidi dari hasil pengembangan dana setoran awal jemaah.

Skema ini bukan hal baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menyepakati rasio pembagian yang bervariasi antara jemaah dan nilai manfaat. Namun, fakta menunjukkan bahwa porsi nilai manfaat yang lebih besar tidak selalu berarti jemaah membayar lebih murah, sebab angka dasar BPIH itu sendiri terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Kenaikan komponen biaya seperti transportasi udara, akomodasi di Arab Saudi, katering, hingga layanan kesehatan menjadi faktor utama di balik membengkaknya angka tersebut.

Faktor Pendorong Kenaikan BPIH

Sejumlah komponen biaya mengalami eskalasi dalam beberapa tahun terakhir. Harga tiket pesawat untuk penerbangan langsung menuju Jeddah dan Madinah, misalnya, bergerak naik seiring fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian pula dengan sewa hotel di kawasan sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang kerap melonjak menjelang musim haji karena permintaan yang tinggi. Data menunjukkan bahwa pemerintah harus menyesuaikan kontrak layanan dengan penyedia jasa di Arab Saudi, dan penyesuaian itu pada akhirnya ikut mendorong naiknya angka BPIH.

Selain itu, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang terus memperbarui standar layanan bagi jemaah haji turut memengaruhi struktur biaya. Mulai dari layanan transportasi di dalam kota, penyediaan konsumsi, hingga fasilitas kesehatan darurat, semua komponen itu diperhitungkan dalam usulan BPIH. Kementerian Agama menyebut bahwa penetapan angka Rp107,3 juta merupakan hasil perhitungan yang mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan sekaligus menjaga mutu layanan bagi jemaah.

Dampak bagi Calon Jemaah

Bagi calon jemaah yang sudah masuk daftar tunggu, usulan ini berarti penyesuaian pada kewajiban pembayaran pelunasan. Mereka yang berangkat pada 2027 akan diminta melunasi selisih antara setoran awal dan Bipih yang berlaku. Skema 40 persen ini menjadi poin penting, sebab bila angka BPIH terus naik, maka beban nominal yang ditanggung jemaah juga ikut membesar meskipun persentasenya tidak berubah.

Pemerintah menegaskan bahwa komposisi 60 persen nilai manfaat merupakan bentuk intervensi agar jemaah tidak menanggung seluruh biaya. Nilai manfaat itu sendiri berasal dari hasil investasi dan pengembangan dana haji yang dikelola BPKH. Namun, pengamat menilai ketergantungan yang tinggi pada nilai manfaat perlu diimbangi dengan pengelolaan yang prudent, mengingat hasil investasi tidak selalu stabil dari tahun ke tahun.

Proses Selanjutnya

Usulan dari Kementerian Agama masih harus melalui pembahasan dengan Komisi VIII DPR RI sebelum angka final disahkan. Dalam proses itu, sejumlah catatan berpotensi muncul, mulai dari besaran persentase Bipih, efisiensi komponen biaya, hingga mekanisme perlindungan bagi jemaah yang kesulitan melunasi. Keputusan akhir akan dituangkan dalam Keputusan Presiden tentang BPIH, yang menjadi dasar resmi bagi pelunasan biaya haji tahun berjalan.

Dengan demikian, angka Rp107,3 juta masih bersifat usulan awal. Perubahan dapat terjadi setelah rapat kerja dan konsultasi antara pemerintah dan DPR. Jemaah yang masuk dalam rencana keberangkatan 2027 disarankan mencermati perkembangan pembahasan ini agar dapat menyiapkan dana pelunasan secara lebih awal.