BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia dan Gratiskan QRIS hingga Rp100 Ribu

Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi mengumumkan dua kebijakan strategis yang akan mengubah peta sistem pembayaran nasional dalam waktu dekat. Kebijakan pertama adalah peluncuran Kartu Kredit Indonesia, sebuah instrumen kartu kredit berbasis infrastruktur domestik yang dirancang untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran dalam negeri. Kebijakan kedua adalah perluasan cakupan pembebasan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS menjadi nol persen untuk seluruh transaksi dengan nilai hingga Rp100 ribu. Kedua kebijakan tersebut ditetapkan mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026.

Pengumuman ini menandai babak baru dalam upaya otoritas moneter mendorong inklusi keuangan digital sekaligus meringankan beban biaya transaksi yang selama ini ditanggung pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui skema pembebasan biaya pada segmen transaksi bernilai kecil, adopsi pembayaran nontunai diharapkan semakin merata hingga ke lapisan masyarakat terbawah.

Kartu Kredit Indonesia dan Kedaulatan Infrastruktur

Kartu Kredit Indonesia merupakan produk pembayaran berbasis kartu yang seluruh prosesnya ditangani melalui jaringan domestik. Kehadirannya bertujuan menekan ketergantungan terhadap skema pembayaran internasional, sekaligus menghadirkan alternatif kartu kredit dengan struktur biaya pemrosesan yang lebih efisien bagi bank penerbit maupun pemegang kartu. Instrumen ini diposisikan sebagai pelengkap ekosistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang selama ini telah menaungi jaringan kartu debit domestik.

Dalam keterangan resminya, peluncuran instrumen ini melibatkan sinergi antara bank sentral, asosiasi penyelenggara sistem pembayaran, dan lembaga perbankan sebagai penerbit. Skema yang dijalankan memungkinkan setiap transaksi kartu kredit diproses secara menyeluruh di dalam negeri, sehingga data transaksi masyarakat tetap berada dalam yurisdiksi nasional dan tidak bergantung pada jaringan luar.

Dari sisi konsumen, Kartu Kredit Indonesia diharapkan membuka akses yang lebih luas terhadap fasilitas kredit berbasis kartu. Struktur biaya yang lebih rendah memungkinkan bank menawarkan produk dengan persyaratan yang lebih terjangkau, sehingga segmen masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kartu kredit konvensional dapat terlayani.

Pembebasan MDR QRIS untuk Transaksi hingga Rp100 Ribu

Kebijakan kedua menyangkut pembebasan biaya layanan pada transaksi QRIS. Sebelumnya, pembebasan MDR QRIS nol persen hanya diberlakukan pada ambang nominal tertentu. Melalui kebijakan baru ini, seluruh transaksi QRIS dengan nilai sampai dengan Rp100 ribu tidak lagi dikenakan MDR. Dengan kata lain, pedagang yang menerima pembayaran melalui QRIS tidak akan dipotong biaya untuk transaksi pada rentang nominal tersebut.

Ketentuan ini dipandang memberikan dampak paling nyata bagi pedagang mikro dan kecil, mengingat mayoritas transaksi harian mereka berada pada kisaran nominal di bawah Rp100 ribu. Hilangnya beban MDR membuat penerimaan pedagang dari setiap transaksi menjadi utuh, sehingga potensi akumulasi modal usaha pada segmen ritel skala kecil semakin terbuka lebar.

Bagi penyedia jasa pembayaran, perluasan pembebasan MDR menuntut penyesuaian model bisnis. Sebagian pendapatan yang sebelumnya berasal dari biaya transaksi pada segmen nominal kecil akan terpangkas. Namun, otoritas menilai peningkatan volume transaksi yang lebih tinggi dapat menjadi kompensasi sekaligus katalis pertumbuhan ekosistem pembayaran digital secara keseluruhan.

Jadwal Efektif dan Persiapan Implementasi

Kedua kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Penetapan tenggat ini memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyesuaikan sistem, memperbarui parameter perangkat pembayaran, serta menyelenggarakan sosialisasi kepada pedagang dan konsumen. Otoritas menilai masa transisi tersebut krusial agar implementasi berjalan tanpa gangguan operasional yang berarti.

Bank penerbit Kartu Kredit Indonesia akan memanfaatkan periode persiapan untuk menyiapkan infrastruktur penerbitan, integrasi dengan jaringan domestik, serta penyesuaian produk dan penawaran kepada nasabah. Sementara itu, penyelenggara QRIS perlu memutakhirkan sistem mereka agar pembebasan MDR pada transaksi hingga Rp100 ribu dapat diterapkan secara otomatis dan konsisten di seluruh merchant.

Prospek Inklusi dan Efisiensi Pembayaran Nasional

Data menunjukkan bahwa segmen transaksi mikro mendominasi volume pembayaran QRIS di Indonesia. Oleh karena itu, pembebasan MDR pada transaksi hingga Rp100 ribu berpotensi mendorong peningkatan frekuensi transaksi secara signifikan dalam jangka menengah. Di sisi lain, kehadiran Kartu Kredit Indonesia diproyeksikan memperluas jangkauan fasilitas kredit berbasis kartu dengan mekanisme yang sepenuhnya berada di bawah regulasi domestik.

Secara keseluruhan, kombinasi dua kebijakan ini mencerminkan arah kebijakan pembayaran nasional yang menekankan pada efisiensi biaya, kedaulatan infrastruktur, serta perluasan inklusi keuangan. Implementasi efektif per 1 Oktober 2026 akan menjadi tolok ukur keberhasilan strategi tersebut dalam memperkokoh ekosistem pembayaran dalam negeri dan mempercepat transformasi ekonomi digital Indonesia.