BI dan ASPI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Gratiskan Biaya QRIS

Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia, sebuah skema pembayaran nasional yang dipersiapkan untuk memperkuat kemandirian industri pembayaran dalam negeri. Dalam momentum yang sama, otoritas moneter mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen untuk transaksi senilai hingga Rp100 ribu. Ketentuan tersebut dijadwalkan efektif mulai 1 Oktober 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda besar transformasi sistem pembayaran nasional yang selama ini terus digenjot BI bersama para pemangku kepentingan industri. Kehadiran Kartu Kredit Indonesia sekaligus perluasan insentif MDR QRIS dinilai menjadi sinyal penguatan infrastruktur pembayaran yang lebih inklusif, efisien, dan berdaulat.

Kartu Kredit Indonesia: Skema Pembayaran Berbasis Nasional

Kartu Kredit Indonesia dirancang sebagai jaringan pembayaran yang dikelola secara nasional. Berbeda dengan skema kartu kredit internasional yang selama ini mendominasi pasar, KKI dikembangkan agar proses transaksi kartu kredit berjalan di dalam negeri, mulai dari otorisasi, kliring, hingga penyelesaian akhir. Dengan demikian, data transaksi masyarakat diharapkan tetap berada di dalam ekosistem pembayaran domestik.

Kehadiran KKI juga diproyeksikan menekan biaya layanan yang selama ini membebani penerbit kartu, sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada efisiensi biaya bagi konsumen dan pelaku usaha. Skema ini menjadi salah satu pilar dalam upaya memperkuat kedaulatan sistem pembayaran, mengurangi ketergantungan pada jaringan asing, serta mendorong persaingan yang lebih sehat di industri jasa pembayaran.

MDR QRIS 0 Persen Diperluas hingga Rp100 Ribu

Di sisi lain, perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen menjadi kabar baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sebelumnya, insentif nol biaya tersebut hanya berlaku pada kelompok usaha tertentu dengan batas nominal transaksi tertentu. Dengan perluasan ini, transaksi QRIS senilai hingga Rp100 ribu akan bebas dari beban MDR, sehingga merchant kecil tidak lagi dipotong biaya jasa layanan pada transaksi bernilai rendah.

Kebijakan yang mulai berlaku 1 Oktober 2026 ini diharapkan mempercepat adopsi QRIS di kalangan pedagang kecil, warung, dan pelaku usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi domestik. Dengan biaya layanan yang lebih ringan, daya tarik penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital diprediksi semakin meningkat, baik dari sisi merchant maupun konsumen.

Dampak bagi Pelaku Usaha dan Konsumen

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, pelaku usaha mikro menjadi penerima manfaat paling langsung. Penghapusan beban MDR pada transaksi kecil berarti margin usaha yang semula tergerus biaya layanan dapat ditahan lebih lama. Bagi konsumen, kebijakan ini juga memperluas opsi pembayaran nontunai yang praktis tanpa perubahan biaya tambahan di tingkat pedagang.

Perluasan insentif ini sekaligus mempertegas komitmen otoritas dalam mendorong inklusi keuangan digital. Ekosistem pembayaran yang murah, cepat, dan aman menjadi prasyarat penting bagi semakin banyaknya masyarakat yang beralih dari transaksi tunai ke transaksi digital. Dalam jangka panjang, kebiasaan bertransaksi secara elektronik diharapkan terus tumbuh seiring menurunnya hambatan biaya.

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran ke Depan

Peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan MDR QRIS 0 persen menegaskan arah konsolidasi sistem pembayaran nasional yang semakin terintegrasi. Kedua kebijakan tersebut saling melengkapi: KKI memperkuat sisi infrastruktur dan kelembagaan, sementara insentif MDR memperluas basis pengguna di segmen usaha mikro.

Keberhasilan implementasi pada 1 Oktober 2026 nanti akan sangat bergantung pada kesiapan industri, termasuk perbankan, penyedia jasa pembayaran, hingga pedagang sebagai pengguna akhir. Sosialisasi yang masif, kesiapan infrastruktur teknis, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan menjadi faktor kunci agar manfaat yang dirancang dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dengan langkah ini, Indonesia semakin mantap membangun ekosistem pembayaran yang mandiri, efisien, dan inklusif. Kombinasi antara skema nasional yang berdaulat dan kebijakan biaya yang berpihak pada pelaku usaha kecil menjadi fondasi penting bagi percepatan ekonomi digital di masa mendatang.