BGN Pastikan Motor Listrik Bukan Hasil Korupsi, Siap Dialihkan

Isu bermula ketika sejumlah kalangan mempertanyakan asal-usul 150 unit motor listrik yang terdaftar sebagai aset Badan Gizi Nasional. Spekulasi merebak di media sosial, dengan beberapa pihak mengaitkannya dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang sempat menjadi sorotan. Tuduhan ini bahkan menyebut motor-motor tersebut sebagai barang hasil tindak pidana korupsi.

Namun, BGN dengan tegas membantah narasi miring tersebut. Melalui keterangan resmi yang dikeluarkan hari ini, lembaga yang dipimpin oleh Kepala BGN itu menyatakan bahwa seluruh unit motor listrik merupakan aset negara yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan yang sah dan transparan. "Kami pastikan tidak ada satu pun motor listrik yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang terkait dengan program MBG," demikian bunyi pernyataan BGN.

Klarifikasi Resmi BGN

BGN menjelaskan bahwa motor listrik tersebut dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk mendukung mobilitas petugas di lapangan. Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui proses tender terbuka pada tahun 2024. Faktanya, motor listrik ini digunakan untuk memperlancar pengawasan dan distribusi bantuan pangan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah melakukan review terhadap aset tersebut dan menyatakan tidak ada indikasi kerugian negara.

Lembaga ini juga menekankan bahwa kaitannya dengan MBG hanya terletak pada fungsi operasional, bukan pada aspek pembiayaan. Dengan kata lain, motor tersebut dipakai oleh staf yang juga bertugas dalam program MBG, sehingga memunculkan asumsi keliru di masyarakat. Data yang diterima menunjukkan bahwa pengelolaan aset tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinyatakan wajar tanpa temuan material. Sebelumnya, program MBG sempat menjadi sorotan media terkait dugaan inefisiensi anggaran, namun BGN menegaskan bahwa evaluasi internal tidak menemukan penyelewengan.

Alasan Pengalihan Aset

Meski begitu, BGN mengakui bahwa keberadaan motor listrik ini kini tidak lagi sesuai dengan struktur tugas dan fungsi lembaga. Seiring restrukturisasi yang dilakukan pemerintah, beberapa kewenangan operasional, termasuk yang berkaitan dengan MBG, dipindahkan ke kementerian lain. Oleh karena itu, BGN memutuskan untuk mengalihkan seluruh armada motor listrik tersebut kepada kementerian yang lebih membutuhkan. Penggunaan motor listrik hanya merupakan bagian dari upaya mempercepat distribusi logistik, dan tidak terkait dengan skandal apapun.

"Proses alih kelola ini sedang dalam tahap finalisasi," lanjut pernyataan tersebut. BGN bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk memastikan pemindahan aset berjalan sesuai regulasi. Diperkirakan, motor-motor listrik akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Sosial, yang memiliki program lapangan dengan skala serupa.

Keputusan ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mengurangi emisi karbon melalui penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Motor listrik yang dimaksud merupakan tipe terbaru dengan kapasitas baterai jarak menengah, ideal untuk operasional di wilayah urban dan semi-urban. Pemerintah telah mengalokasikan dana tambahan untuk mempercepat transisi ini, sehingga aset tetap terjaga produktivitasnya.

Tanggapan Publik dan Jaminan Transparansi

Kabar pengalihan ini mendapat tanggapan beragam dari publik. Sebagian pihak menyambut baik langkah BGN yang dinilai bertanggung jawab, sementara yang lain masih menuntut investigasi lebih dalam terkait asal-usul aset. Menanggapi hal tersebut, BGN membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil dan mengundang audit independen jika diperlukan. "Kami siap diaudit kapan saja. Tidak ada yang kami sembunyikan," kata juru bicara BGN dalam kesempatan terpisah.

BGN juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi tidak benar tentang aset negara dapat diproses secara hukum. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri sumber fitnah yang beredar. Namun, lembaga ini lebih mengedepankan pendekatan komunikasi publik untuk memulihkan kepercayaan. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut memantau konten negatif di media sosial guna mencegah disinformasi lebih lanjut.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, dr. Andi Suryadi, berpendapat bahwa pengalihan aset langkah strategis. "Daripada menjadi beban administrasi, lebih baik aset itu digunakan oleh entitas yang punya kapasitas operasional. Ini menunjukkan kedewasaan birokrasi," ujarnya. Ia menambahkan, transparansi BGN harus diapresiasi asalkan diikuti dengan proses yang terbuka dan terdokumentasi.

Langkah ke Depan

Ke depan, BGN berkomitmen untuk memperkuat tata kelola aset dan meningkatkan akuntabilitas. Salah satunya dengan menerbitkan laporan inventarisasi aset secara berkala di situs resmi lembaga. Ini diharapkan dapat mencegah munculnya isu serupa dan membangun budaya transparansi di tubuh pemerintahan. Publik diimbau untuk mengecek fakta sebelum menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Dengan pengalihan ini, BGN menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah pada fungsi utama sebagai lembaga gizi, bukan pada pengelolaan alat transportasi. Sementara itu, proses pemindahan fisik motor listrik diprediksi selesai dalam 30 hari kerja, menunggu penandatanganan berita acara serah terima antara kedua lembaga. Semua dokumentasi akan disimpan sebagai arsip nasional untuk referensi masa depan, memastikan tidak ada celah bagi rumor baru.