Beredar Klaim Prabowo Perintah TNI-Polri Tangkap Warga Aceh, Ini Hasil Verifikasi

Berdasarkan verifikasi forensik yang dilakukan tim Lurusin, beredar klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah kepada TNI dan Polri untuk menangkap masyarakat Aceh. Narasi tersebut menyebar melalui unggahan di media sosial dan pesan berantai, diklaim berasal dari instruksi tertutup lingkaran istana, namun tidak satu pun penyebarnya menampilkan bukti dokumen yang dapat diverifikasi.

Rincian Klaim yang Beredar

Klaim yang diperiksa berbunyi: Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah langsung kepada aparat TNI-Polri agar menangkap warga Aceh. Unggahan serupa muncul di beberapa platform dengan redaksi berbeda, tetapi inti narasinya konsisten, yakni adanya instruksi presiden yang mengarah pada penindakan massal terhadap masyarakat Aceh.

Klaim viral: Presiden Prabowo memerintahkan TNI-Polri menangkap warga Aceh — tanpa dokumen, tanpa nomor surat, tanpa sumber resmi.

Ciri penyebaran konten ini patut dicermati. Tidak ada keterangan waktu kejadian, tidak ada identitas pejabat yang menerbitkan instruksi, dan tidak ada tautan menuju saluran komunikasi resmi negara. Pola seperti ini umumnya menjadi indikator awal informasi yang tidak akurat.

Tahapan Verifikasi

Tim Lurusin menjalankan empat tahap pemeriksaan standar. Pertama, penelusuran arsip siaran pers resmi pemerintah, termasuk kanal Sekretariat Kabinet, Istana Negara, dan biro pers presiden. Kedua, pemeriksaan silang terhadap pernyataan publik dari Mabes TNI dan Divisi Humas Polri, dua institusi yang disebut menerima perintah dalam klaim tersebut. Ketiga, pencarian kata kunci lintas platform untuk melacak titik awal penyebaran narasi. Keempat, rujukan pada liputan media arus utama yang mencantumkan sitasi sumber bernama.

Faktanya adalah, dari seluruh tahapan tersebut, tidak ditemukan satu pun dokumen resmi, siaran pers, atau pernyataan tercatat yang mendukung keberadaan perintah sebagaimana diklaim. Tidak ada konferensi pers dari TNI maupun Polri yang mengonfirmasi adanya instruksi penangkapan massal warga Aceh atas perintah presiden.

Temuan Utama

Data menunjukkan setidaknya empat temuan penting:

Pertama, tidak ada jejak administratif. Perintah operasional aparat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selalu meninggalkan dokumen, baik berupa surat perintah, notula rapat pimpinan, maupun pengumuman resmi. Klaim ini sama sekali tidak menampilkan salah satunya.

Kedua, narasi tersebut bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku. Penangkapan merupakan tindakan penegakan hukum yang harus berlandaskan perkara, perintah penangkapan dari penyidik, dan pengawasan lembaga peradilan, bukan instruksi lisan tanpa proses.

Ketiga, tidak ada konfirmasi dari pihak yang disebut menerima perintah. Baik TNI maupun Polri tidak pernah mengumumkan operasi penangkapan warga Aceh berbasis instruksi presiden sebagaimana digambarkan dalam klaim yang beredar.

Keempat, penyebaran klaim memanfaatkan situasi sensitif. Dinamika ketatanegaraan dan sentimen regional di Aceh membuat narasi semacam ini mudah diterima tanpa pemeriksaan, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan sosial yang tidak berdasar.

Mengapa Klaim Ini Menyesatkan

Berdasarkan verifikasi, klaim tersebut tidak memiliki fondasi bukti apa pun. Sumber resmi pemerintah tidak memuat informasi itu, institusi yang disebut turut menerima perintah tidak mengonfirmasi, dan mekanisme ketatanegaraan tidak bekerja dengan cara yang digambarkan dalam narasi viral. Kombinasi ketiganya menempatkan klaim ini pada kategori informasi tidak akurat yang disebar tanpa tanggung jawab.

Tim juga mencatat bahwa tidak ada media arus utama mana pun yang melaporkan perintah dimaksud dengan mengutip pejabat bernama. Jika sebuah instruksi kenegaraan benar-benar dikeluarkan, hampir mustahil luput dari liputan pers yang memiliki akses ke lingkungan istana dan markas besar kedua lembaga aparat tersebut.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi menyeluruh terhadap sumber resmi pemerintah, pernyataan publik TNI dan Polri, serta penelusuran asal-usul narasi, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI-Polri menangkap masyarakat Aceh terbukti tidak benar. Tidak ada bukti dokumen, tidak ada konfirmasi institusi, dan tidak ada dasar hukum yang mendukung narasi tersebut.

Publik diingatkan untuk tidak meneruskan unggahan yang tidak mencantumkan sumber resmi. Verifikasi sederhana, yaitu memeriksa kanal resmi pemerintah dan media tepercaya, sudah cukup untuk menyaring informasi menyesatkan sebelum menyebar lebih luas.

Rating: SALAH (HOAX)