Beredar Klaim Denda Rp250 Ribu Ban Motor Gundul, Ini Faktanya

Sebuah unggahan di media sosial belakangan ini viral dengan klaim bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi memberlakukan sanksi denda sebesar Rp250.000 bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban dalam kondisi gundul. Unggahan tersebut menyertakan sebuah foto yang memperlihatkan seorang petugas polisi lalu lintas, disandingkan dengan teks yang menyatakan bahwa aturan baru itu mulai ditegakkan. Jenis klaim seperti ini kerap membuat resah pengguna jalan, terutama karena isu keselamatan berkendara dan potensi razia tilang. Lantas, apakah informasi tersebut akurat? Ataukah ada unsur yang menyesatkan? Tim melakukan penelusuran berdasarkan regulasi, data resmi, dan verifikasi foto untuk mengungkap fakta di balik narasi yang beredar.

Isi Klaim yang Tersebar

Klaim yang dibagikan dalam berbagai platform pesan singkat dan media sosial itu menyertakan gambar seorang petugas berpakaian seragam Polantas lengkap, dengan latar belakang jalan dan beberapa pengendara motor. Narasi yang menyertainya berbunyi kurang lebih: “Mulai hari ini, Polri resmi menerapkan denda Rp250.000 untuk pengendara motor dengan ban gundul. Patuhi aturan demi keselamatan.” Tidak ada tautan menuju sumber resmi, tanggal pemberlakuan, atau informasi lebih lanjut yang mengarah ke instansi kepolisian. Pola penyebarannya—hanya berupa gambar berisi teks—mengindikasikan sebuah poster digital yang sengaja dibuat untuk disebarkan tanpa konteks. Hal ini mendorong perlunya verifikasi kebenaran klaim, baik dari sisi substansi aturan maupun keaslian visual yang digunakan.

Aturan Hukum Terkait Ban dan Denda

Berdasarkan penelusuran pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada aturan baru yang secara spesifik menyebut denda Rp250.000 untuk ban motor gundul sebagai sebuah kebijakan yang baru diterbitkan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 285 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis, seperti spion, lampu, klakson, hingga kondisi ban yang tidak sesuai standar, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Besaran denda maksimal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, di mana tindak pidana lalu lintas dengan ancaman denda maksimal di atas Rp250.000 disesuaikan menjadi paling banyak Rp250.000. Artinya, secara substantif, sanksi Rp250.000 memang merupakan batas atas denda tilang untuk pelanggaran teknis kendaraan, termasuk ban yang sudah aus.

Spesifikasi teknis ban diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Pasal 68 menyebutkan bahwa kembang ban (tread pattern) harus memiliki kedalaman alur minimal 1 milimeter. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang secara tidak langsung menjadi pedoman saat pemeriksaan fisik kendaraan di lapangan. Ban yang sudah tidak memenuhi syarat tersebut dapat dikategorikan sebagai kendaraan tidak laik jalan, sehingga petugas berhak menindak dengan tilang. Dalam tabel denda tilang yang berlaku di seluruh Indonesia, pelanggaran terhadap pasal teknis ini dikenai denda sebesar Rp250.000. Oleh karena itu, angka tersebut bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi standar yang berlaku sepanjang tahun, bukan hanya saat razia tertentu.

Verifikasi Foto: Apakah Ini Dokumentasi Resmi Terkini?

Bagian paling mencolok dari unggahan tersebut adalah foto yang disertakan. Tim menelusuri gambar menggunakan metode reverse image search. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto yang digunakan bukanlah dokumentasi pengumuman kebijakan baru, melainkan potongan gambar dari sebuah kegiatan penyuluhan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres di salah satu kota pada tahun 2021. Foto aslinya menampilkan seorang anggota polisi yang sedang memberikan edukasi kepada pengendara tentang pentingnya memeriksa kondisi ban sebelum berkendara, bagian dari program keselamatan berkala. Tidak ada satu pun elemen dalam foto itu yang menunjukkan spanduk “pemberlakuan denda baru” atau atribut resmi yang mengindikasikan perubahan regulasi. Narasi yang disematkan pada unggahan viral merupakan hasil suntingan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menimbulkan kesan seolah-olah Polri baru saja menerapkan aturan dadakan.

Selain itu, Polri melalui Divisi Humas tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau rilis pers tentang pemberlakuan khusus denda Rp250.000 untuk ban gundul. Dalam operasi rutin seperti Operasi Keselamatan atau Operasi Zebra, pelanggaran terkait kondisi ban memang selalu menjadi salah satu target penindakan, namun sifatnya berkelanjutan, bukan kebijakan baru. Klaim yang mencatut institusi Polri tanpa mencantumkan dasar hukum terbaru dan menggunakan foto usang untuk membangun narasi “resmi” adalah praktik yang lumrah dalam disinformasi visual.

Fakta Penegakan di Lapangan

Dalam praktiknya, penindakan terhadap pengendara motor dengan ban gundul sudah lama dilakukan. Saat razia atau pemeriksaan kelengkapan, petugas akan memeriksa ketebalan kembang ban menggunakan alat pengukur atau secara visual. Jika alur ban sudah hampir tidak terlihat, pengendara dapat dikenai Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ. Denda tilang yang dijatuhkan kemudian diputus oleh pengadilan berdasarkan bukti pelanggaran, dengan jumlah yang umumnya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp250.000 tergantung pertimbangan hakim. Artinya, denda Rp250.000 bukanlah angka mati yang otomatis berlaku untuk setiap kasus, melainkan nilai maksimal yang jarang dijatuhkan penuh untuk pelanggaran ringan semacam ini. Penggunaan sistem tilang elektronik (ETLE) juga belum sepenuhnya mengakomodasi pelanggaran kondisi ban karena keterbatasan sensor, sehingga penindakan lebih banyak dilakukan secara manual.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan serangkaian verifikasi terhadap substansi aturan dan keaslian materi visual, klaim yang menyatakan bahwa Polri resmi memberlakukan denda Rp250.000 untuk ban motor gundul sebagai aturan baru adalah tidak tepat. Faktanya, angka tersebut memang tercantum dalam tabel denda tilang untuk pelanggaran persyaratan teknis kendaraan, namun pemberlakuannya bukan kebijakan anyar, melainkan penegakan hukum yang sudah berjalan lama. Foto yang digunakan bukanlah dokumentasi peresmian aturan, melainkan arsip kegiatan edukasi tahun 2021 yang diambil di luar konteks. Dengan demikian, klaim ini masuk dalam kategori MISLEADING atau menyesatkan, karena menyajikan fakta yang diputarbalikkan konteks waktunya untuk menciptakan kesan urgensi dan ketakutan baru bagi pengendara.