Arie Bias Gugat Agnez Mo Kelima Kali soal Hak Cipta Bilang Saja

Jakarta — Komposer Arie Bias dilaporkan kembali menempuh jalur hukum terhadap penyanyi Agnez Mo. Gugatan ini merupakan yang kelima kalinya diajukan dalam sengketa hak cipta atas lagu berjudul "Bilang Saja". Berdasarkan informasi yang dihimpun, sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2026. Langkah hukum ini menandai babak baru dalam perselisihan panjang yang belum menemukan titik akhir sejak pertama kali dipersoalkan.

Sengketa ini berpusat pada kepemilikan hak cipta dan hak ekonomi atas sebuah karya musik yang telah beredar luas di industri hiburan tanah air. Gugatan yang diajukan berulang kali menunjukkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak tercapai, sehingga para pihak memilih melanjutkan proses litigasi.

Kronologi Gugatan dan Jadwal Sidang

Berdasarkan catatan perkara, gugatan yang baru diajukan ini menjadi yang kelima dalam rentang waktu yang sama. Artinya, empat upaya hukum sebelumnya telah melalui proses persidangan, namun belum menghasilkan putusan akhir yang memuaskan penggugat, atau perkara tersebut tidak diterima secara formil.

Jadwal sidang perdana pada 20 Oktober 2026 menjadi penanda penting bahwa perkara ini kembali memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan. Agenda tersebut mencakup pembacaan pokok gugatan, pemeriksaan identitas para pihak, serta penetapan jadwal lanjutan untuk pembuktian dan saksi.

Data menunjukkan bahwa pengajuan kembali gugatan setelah berkas sebelumnya selesai diproses menuntut penggugat untuk menyajikan bukti atau dasar hukum baru. Tanpa substansi baru, perkara berisiko mengalami nasib yang sama seperti sebelumnya. Karena itu, perkembangan sidang menjadi perhatian penting bagi kedua belah pihak.

Dasar Klaim Hak Cipta atas Lagu

Klaim bahwa Arie Bias merupakan pencipta lagu "Bilang Saja" menjadi inti dari seluruh rangkaian gugatan. Dalam konteks hukum hak cipta Indonesia, perlindungan atas suatu ciptaan lahir secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah, atau pihak yang membuat karya cipta dalam hubungan kerja.

Sengketa semacam ini biasanya berkisar pada dua aspek utama: pengakuan sebagai pencipta dan hak ekonomi atas penggunaan karya. Hak ekonomi meliputi hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan lagu, termasuk royalti dari pertunjukan, reproduksi, dan distribusi.

Klaim penggugat: lagu "Bilang Saja" merupakan ciptaannya dan telah digunakan tanpa pemenuhan hak ekonomi yang layak. Faktanya adalah proses pembuktian di pengadilan masih belum selesai, sehingga status hukum kepemilikan dan kewajiban royalti belum berkekuatan hukum tetap.

Verifikasi Aspek Hukum dan Proses Pembuktian

Berdasarkan verifikasi terhadap kerangka hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa hak cipta harus melalui pembuktian yang ketat. Pengadilan akan menilai bukti keaslian karya, dokumentasi pendaftaran, hingga perjanjian yang pernah dibuat antar pihak.

Pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bukan merupakan syarat mutlak lahirnya hak cipta, melainkan alat bukti awal. Bukti kunci dalam perkara seperti ini adalah rekaman asli, partitur, surat perjanjian, serta kesaksian pihak-pihak yang terlibat dalam proses penciptaan lagu tersebut.

Data resmi dari sistem pencatatan kekayaan intelektual dapat menjadi rujukan untuk menentukan siapa yang terdaftar sebagai pencipta atau pemegang hak. Namun, status terdaftar tidak secara otomatis mengesampingkan klaim pihak lain yang mampu membuktikan kepemilikan sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa pengajuan gugatan berulang tidak selalu mencerminkan kebenaran substansi klaim. Proses hukum mengizinkan penggugat mengajukan kembali perkara dengan perbaikan syarat formil atau bukti tambahan. Sebaliknya, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika dinilai melanggar prinsip ne bis in idem, yaitu perkara yang sama tidak dapat diadili dua kali.

Implikasi bagi Industri Musik

Sengketa ini bertentangan dengan kondisi ideal industri musik yang bertumpu pada kepastian hukum. Ketidakpastian mengenai kepemilikan hak cipta dapat memengaruhi distribusi royalti, pemanfaatan komersial, dan relasi kerja antara pencipta dengan penyanyi.

Berdasarkan verifikasi terhadap praktik umum, penyelesaian sengketa melalui mediasi sering kali lebih efisien dibanding litigasi berkepanjangan. Namun, jika mediasi gagal, pengadilan menjadi jalan terakhir untuk memperoleh kepastian.

Hingga saat ini, belum terdapat informasi resmi mengenai pihak yang akan dihadirkan sebagai saksi maupun ahli dalam sidang mendatang. Publik menantikan bagaimana majelis hakim menilai dalil dan bukti yang diajukan.

Kesimpulan: Pemberitaan bahwa Arie Bias kembali menggugat Agnez Mo menjadi gugatan kelima adalah akurat berdasarkan informasi jadwal sidang yang beredar. Namun, substansi klaim kepemilikan hak cipta atas lagu "Bilang Saja" belum dapat dinyatakan benar atau salah sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Rating untuk klaim ini: SEBAGIAN BENAR — fakta pengajuan gugatan terverifikasi, sementara kebenaran materiil klaim masih menunggu proses pembuktian di pengadilan.