Airlangga Sebut Indonesia Telah Jalankan 25 Perjanjian Dagang

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia telah mengoperasikan 25 perjanjian perdagangan hingga tahun 2026. Angka tersebut mencerminkan posisi Indonesia yang semakin aktif menjalin kerja sama dagang dengan berbagai mitra di kawasan Asia maupun global.

Pernyataan itu disampaikan di tengah arah kebijakan pemerintah yang menempatkan perdagangan internasional sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menilai perjanjian dagang yang telah berjalan perlu dioptimalkan agar memberikan dampak nyata bagi eksportir dalam negeri, bukan sekadar menjadi instrumen formal di atas kertas.

Lanskap Perjanjian Dagang yang Telah Beroperasi

Berdasarkan pernyataan resmi yang disampaikan Airlangga, capaian 25 perjanjian dagang tersebut mencakup berbagai skema kerja sama, mulai dari perjanjian perdagangan bebas bilateral, kerja sama kawasan, hingga perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Setiap instrumen memiliki cakupan dan kedalaman komitmen yang berbeda-beda, termasuk pembukaan akses pasar, penurunan tarif, serta penyelarasan aturan asal barang.

Dengan puluhan perjanjian yang berjalan, pelaku usaha Indonesia sebenarnya memiliki banyak pintu masuk ke pasar luar negeri. Namun, pemanfaatan fasilitas yang tersedia masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah menilai tingkat utilisasi perjanjian dagang oleh pelaku usaha perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendampingan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang kerap kesulitan memenuhi persyaratan administratif.

Sejumlah perjanjian yang telah beroperasi juga membuka peluang baru bagi produk unggulan Indonesia, seperti produk manufaktur, pertanian, dan perikanan. Namun, setiap pasar tujuan memiliki standar dan regulasi yang berbeda, sehingga kesiapan industri domestik menjadi kunci agar fasilitas perdagangan benar-benar termanfaatkan. Pemerintah menekankan pentingnya pendekatan yang terukur dalam memantau realisasi setiap perjanjian.

Deregulasi demi Daya Saing Investasi

Selain mengelola perjanjian perdagangan yang sudah ada, pemerintah menyiapkan langkah berikutnya berupa deregulasi. Kebijakan ini diarahkan untuk menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap menghambat kegiatan usaha. Pemerintah menyebut deregulasi sebagai bagian penting dari upaya peningkatan daya saing investasi dan ekspor.

Dalam praktiknya, deregulasi menyasar penyederhanaan perizinan, pemangkasan prosedur yang tumpang tindih, serta percepatan proses bisnis di berbagai sektor. Pemerintah berharap langkah ini mampu menekan biaya ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini membebani dunia usaha. Lingkungan regulasi yang lebih sederhana dinilai akan membuat Indonesia semakin menarik bagi investor asing maupun domestik.

Bottlenecking: Membenahi Hambatan di Lapangan

Strategi lain yang diusung pemerintah adalah bottlenecking, yakni upaya mengidentifikasi dan menghilangkan titik-titik hambatan dalam rantai distribusi dan proses usaha. Pendekatan ini berbeda dari deregulasi yang lebih fokus pada aturan, karena bottlenecking menyasar hambatan teknis di lapangan, seperti kemacetan logistik, keterbatasan infrastruktur, dan inefisiensi pelabuhan.

Pemerintah menilai hambatan semacam ini kerap menjadi penyebab utama melambatnya arus barang dan meningkatnya biaya pengiriman. Padahal, biaya logistik yang tinggi langsung memengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dengan membenahi titik-titik hambatan tersebut, pemerintah berharap rantai pasok domestik berjalan lebih cepat sehingga produk ekspor sampai ke tujuan dengan biaya yang lebih kompetitif.

Proyeksi Dampak bagi Kinerja Ekspor

Kombinasi optimalisasi perjanjian dagang, deregulasi, dan bottlenecking diharapkan menghasilkan perbaikan berkelanjutan pada kinerja ekspor nasional. Pemerintah memproyeksikan bahwa akses pasar yang lebih luas, ditopang birokrasi yang ramping dan logistik yang efisien, akan mendorong pertumbuhan volume maupun nilai ekspor dalam beberapa tahun mendatang.

Namun, keberhasilan strategi tersebut tidak lepas dari sejumlah tantangan. Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, fluktuasi harga komoditas, serta persaingan dari negara produsen lain menjadi faktor yang harus diwaspadai. Pemerintah menyadari bahwa perjanjian dagang hanyalah salah satu sisi dari persaingan; faktor internal seperti kualitas produk, kepastian pasokan, dan kemampuan memenuhi standar mitra dagang tetap menjadi penentu utama.

Di sisi investasi, kombinasi kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menarik lebih banyak masuknya modal. Investor umumnya menilai suatu negara dari kemudahan berusaha, kepastian hukum, serta kualitas infrastruktur pendukung. Jika deregulasi dan bottlenecking berjalan sesuai rencana, Indonesia berpeluang memperbaiki posisinya dalam berbagai indeks kemudahan berbisnis dan daya saing global.

Penutup

Secara keseluruhan, pernyataan Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak berhenti pada pengoperasian 25 perjanjian dagang, melainkan terus bergerak memperbaiki faktor-faktor penunjang di dalam negeri. Deregulasi dan bottlenecking menjadi dua instrumen utama yang disiapkan untuk menguatkan daya saing investasi dan ekspor. Keberhasilan agenda ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis hingga pelaku usaha.