AHY Soroti Dampak Lingkungan Pembangunan Data Center Nasional

Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital di dalam negeri. Salah satu komponen yang menjadi perhatian utama adalah pusat data atau data center, yang berfungsi sebagai tulang punggung penyimpanan dan pemrosesan informasi digital. Namun, di balik urgensi percepatan tersebut, muncul peringatan agar pembangunan tidak mengabaikan aspek lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Peringatan itu disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dalam berbagai forum, ia menegaskan bahwa pembangunan data center tidak boleh hanya diukur dari sisi kapasitas teknologi dan nilai investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelestarian ekosistem. Pernyataan ini menjadi sorotan karena data center dikenal sebagai salah satu industri yang menuntut konsumsi energi dan air dalam jumlah besar.

“Data center harus memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan air masyarakat, ketahanan pangan, serta kelestarian ekosistem,” demikian inti peringatan yang disampaikan AHY.

Konsumsi Energi dan Air Data Center

Berdasarkan kajian sejumlah lembaga internasional, data center merupakan pengguna listrik yang sangat besar. Sistem pendingin atau cooling system menjadi komponen yang paling banyak menyerap energi, karena perangkat server harus dijaga pada suhu tertentu agar tetap beroperasi optimal. Metode pendingin berbasis air (water cooling) dan sistem chiller banyak digunakan untuk menekan panas, namun konsekuensinya adalah kebutuhan air bersih yang tinggi dan berkelanjutan.

Di beberapa negara, pembangunan data center skala besar sempat menuai protes karena dianggap mengancam cadangan air tanah dan sumber air permukaan yang dipakai warga untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan peternakan. Pengalaman itu menjadi pelajaran penting bahwa kehadiran infrastruktur digital harus direncanakan secara matang, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya air.

Di Indonesia, isu ini menjadi relevan mengingat banyak proyek data center direncanakan di kawasan yang berdekatan dengan permukiman, lahan pertanian, dan area resapan air. Jika tidak dikelola dengan baik, pembangunan tersebut berpotensi menimbulkan konflik sumber daya, penurunan muka air tanah, hingga gangguan terhadap produksi pangan lokal.

Ketahanan Pangan dan Ekosistem

AHY juga menyinggung keterkaitan antara pembangunan data center dan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan infrastruktur harus dihitung dampaknya secara menyeluruh. Lahan sawah, perkebunan, dan area perikanan yang tergusur dapat menurunkan kapasitas produksi pangan, terutama jika terjadi dalam skala besar dan tidak diimbangi dengan lahan pengganti.

Selain itu, kelestarian ekosistem menjadi perhatian lain. Kawasan hutan, daerah tangkapan air, dan wilayah konservasi memiliki fungsi ekologis yang tidak bisa digantikan begitu saja. Pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang berpotensi memicu erosi, banjir, kekeringan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Karena itu, ia menekankan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah sendiri tengah mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan terus meningkat. Kebutuhan akan pusat data diperkirakan naik seiring dengan penetrasi internet, layanan cloud, kecerdasan buatan, dan ekonomi berbasis aplikasi. Namun, percepatan ini harus dibarengi dengan tata kelola yang baik, termasuk penerapan teknologi hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta sistem daur ulang air.

Dorongan Teknologi Ramah Lingkungan

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain penggunaan pendingin efisien, pemanfaatan panel surya, penerapan konsep green building, serta sistem pemantauan emisi dan konsumsi air secara berkala. Standar internasional seperti sertifikasi efisiensi energi dapat menjadi acuan agar pusat data tidak hanya kompetitif secara bisnis, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar perlu diperkuat. Warga yang tinggal di dekat lokasi proyek berhak mengetahui rencana pembangunan, potensi dampak, dan mekanisme pengaduan. Transparansi akan membantu mencegah konflik sosial yang kerap muncul akibat minimnya komunikasi antara pengembang dan masyarakat.

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan tersebut, substansi peringatan AHY sejalan dengan praktik terbaik pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa data center memang memiliki jejak lingkungan signifikan, terutama pada konsumsi energi dan air. Karena itu, klaim bahwa pembangunan data center harus memperhatikan dampak lingkungan, kebutuhan air masyarakat, ketahanan pangan, dan kelestarian ekosistem dapat dinilai sebagai pernyataan yang benar dan relevan.

Kesimpulannya, percepatan infrastruktur digital tidak perlu dipertentangkan dengan perlindungan lingkungan. Keduanya dapat berjalan bersamaan jika perencanaan dilakukan secara matang, transparan, dan berbasis data. Peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi harus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian alam untuk generasi mendatang.