Advokat Gugat UU Migas ke MK Soal Harga BBM Tak Ikuti Pasar

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Permohonan diajukan oleh seorang advokat yang menilai kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mengikuti gejolak pasar global telah menimbulkan kerugian konstitusional baginya. Pemohon berpendirian bahwa BBM merupakan kebutuhan primer yang menunjang mobilitas kerjanya sehari-hari, sehingga fluktuasi harga yang ditentukan mekanisme pasar berdampak langsung pada biaya operasional profesinya.

Dalam praktik persidangan di MK, pengujian semacam ini masuk kategori pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gugatan diarahkan bukan kepada pelaksanaan kebijakan di lapangan, melainkan kepada norma pasal yang menjadi dasar hukum penetapan harga. Dengan kata lain, yang dipersoalkan pemohon adalah konstitusionalitas aturannya, bukan sekadar penerapannya oleh pemerintah.

Pokok Permohonan: Harga BBM Dinilai Terlalu Terikat Pasar

Inti permohonan pemohon adalah meminta agar harga BBM tidak lagi mengikuti mekanisme pasar global. Pasal 28 ayat (1) UU Migas menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Ketentuan inilah yang menjadi pintu masuk bagi penyesuaian harga mengikuti pergerakan harga minyak dunia, yang dalam praktiknya kerap berubah dalam waktu singkat.

Menurut pemohon, norma tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi yang menghendaki sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketika harga BBM dibiarkan mengikuti pasar global, beban kenaikan harga langsung ditanggung masyarakat, termasuk para profesional yang menggantungkan aktivitasnya pada penggunaan BBM. Pemohon menegaskan BBM bukan barang mewah, melainkan kebutuhan pokok penunjang mobilitas kerja.

Kerugian Konstitusional dan Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, pemohon wajib membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang spesifik dan aktual. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah, setidaknya ada empat syarat yang harus dipenuhi: adanya hak konstitusional yang diberikan konstitusi, hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan norma yang diuji, serta kerugian dapat dihilangkan apabila permohonan dikabulkan.

Pemohon yang berprofesi sebagai advokat mengklaim memenuhi seluruh syarat tersebut. Sebagai advokat, mobilitas antarinstansi, pengadilan, dan klien menjadi bagian tak terpisahkan dari pekerjaan. Kenaikan harga BBM yang mengikuti pasar global, menurut pemohon, menaikkan biaya transportasi secara langsung dan mengurangi kapasitas ekonominya dalam menjalankan profesi. Kerugian itu bersifat nyata, bukan sekadar potensial.

Dasar Konstitusional Penguasaan Sumber Daya Alam

Batu uji yang digunakan adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ayat (2) menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam berbagai putusan sebelumnya, Mahkamah telah berulang kali menegaskan bahwa frasa "dikuasai oleh negara" tidak bermakna kepemilikan semata, melainkan hak mengatur, mengurus, dan mengawasi agar sumber daya alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pertanyaan yang akan diuji dalam perkara ini adalah apakah penyerahan harga BBM kepada mekanisme pasar sejalan dengan prinsip kemakmuran rakyat tersebut, atau justru bertentangan dengan semangat Pasal 33.

Proses Pemeriksaan dan Pihak yang Terlibat

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, perkara memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan oleh panel hakim. Dalam tahap ini, pemohon diberi kesempatan memperbaiki permohonan sebelum dilanjutkan ke persidangan pleno. Mahkamah juga meminta keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang dan pemerintah sebagai pihak terkait yang menjalankan kebijakan harga.

Dalam perkara energi semacam ini, Mahkamah biasanya menghadirkan ahli dari berbagai bidang, mulai dari hukum tata negara, ekonomi energi, hingga kebijakan publik. Keterangan ahli digunakan untuk menimbang dampak ekonomi dan sosial bila norma diubah atau dipertahankan. Sebelum putusan dibacakan, Mahkamah menilai pula kemungkinan konsekuensi luas terhadap penyelenggaraan negara dan pelayanan publik.

Implikasi Putusan terhadap Kebijakan Energi Nasional

Apabila permohonan dikabulkan, konsekuensinya tidak sederhana. Norma harga BBM yang selama ini menjadi dasar penyesuaian berkala harus diubah, dan pemerintah dituntut menyusun mekanisme harga baru yang tidak lagi bertumpu pada fluktuasi pasar global. Di sisi lain, apabila permohonan ditolak, Mahkamah menilai norma yang ada tidak bertentangan dengan konstitusi, dan kebijakan penyesuaian harga dapat dilanjutkan.

Terlepas dari arah putusan, perkara ini menyorot perdebatan lama tentang arah kebijakan energi nasional: sejauh mana harga energi diserahkan pada pasar, dan sejauh mana negara hadir melindungi daya beli masyarakat. Putusan MK nantinya akan menjadi rujukan hukum yang mengikat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan harga BBM ke depan, sekaligus menjadi penanda batas konstitusional pengelolaan energi di Indonesia.